{"id":1925,"date":"2026-03-18T11:20:27","date_gmt":"2026-03-18T04:20:27","guid":{"rendered":"https:\/\/moladinfinance.com\/artikel\/?p=1925"},"modified":"2026-03-27T20:51:32","modified_gmt":"2026-03-27T13:51:32","slug":"biaya-ubah-ajb-ke-shm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/moladinfinance.com\/artikel\/biaya-ubah-ajb-ke-shm","title":{"rendered":"Biaya Ubah AJB ke SHM: Ini Syarat dan Caranya!"},"content":{"rendered":"\n

Kalau kamu punya atau sedang membeli properti, memahami biaya ubah AJB ke SHM jadi hal yang tidak bisa diabaikan. Soalnya, proses ini berkaitan langsung dengan kejelasan status kepemilikan sekaligus memastikan aset yang kamu miliki benar-benar sah secara hukum.<\/p>\n\n\n\n

Akta Jual Beli (AJB) <\/a>menjadi bukti sah terjadinya transaksi properti karena dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun, dokumen ini belum menunjukkan kepemilikan tertinggi. Status tersebut hanya dimiliki oleh Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga perubahan dari AJB ke SHM menjadi hal yang krusial.<\/p>\n\n\n\n

Di sisi lain, proses pengurusan AJB ke SHM dikenal cukup memakan waktu dan melibatkan beberapa tahapan administrasi. Oleh karena itu, penting bagi pemilik properti untuk memahami syarat, alur, serta estimasi biaya yang diperlukan agar prosesnya bisa berjalan lebih lancar tanpa kendala di kemudian hari.<\/p>\n\n\n\n

Syarat Ubah AJB ke SHM<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\n
\"perbedaan<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

Sebelum mengurus perubahan dari AJB ke SHM, ada beberapa dokumen dan persyaratan yang perlu kamu siapkan. Kelengkapan ini penting agar proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa berjalan lancar tanpa hambatan.<\/p>\n\n\n\n

1. Dokumen Identitas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Kamu perlu menyiapkan identitas diri sebagai pemohon, seperti KTP dan Kartu Keluarga. Dokumen ini digunakan untuk memastikan data kepemilikan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan.<\/p>\n\n\n\n

2. Akta Jual Beli (AJB)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

AJB menjadi dokumen utama dalam proses ini karena berfungsi sebagai bukti sah terjadinya transaksi jual beli properti. Pastikan AJB yang dimiliki asli dan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).<\/p>\n\n\n\n

3. Sertifikat Asal Tanah<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Jika sebelumnya tanah sudah memiliki sertifikat (misalnya masih atas nama pemilik lama), dokumen tersebut juga harus dilampirkan. Ini diperlukan untuk proses balik nama sekaligus peningkatan status menjadi SHM.<\/p>\n\n\n\n

4. Bukti Pembayaran Pajak<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Kamu juga perlu melampirkan bukti pembayaran pajak terkait transaksi properti, seperti BPHTB dan PPh (jika ada). Selain itu, biasanya diminta juga bukti pembayaran PBB terakhir sebagai tanda tidak ada tunggakan.<\/p>\n\n\n\n

5. Surat Permohonan ke BPN<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Pemohon wajib mengisi dan menandatangani formulir permohonan perubahan hak di kantor BPN. Dokumen ini menjadi dasar pengajuan proses ubah AJB ke SHM.<\/p>\n\n\n\n

6. Surat Ukur Tanah (Jika Ada)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Jika tanah sudah pernah diukur, lampirkan surat ukur tersebut. Jika belum, nantinya pihak BPN akan melakukan pengukuran ulang sebagai bagian dari proses.<\/p>\n\n\n\n

7. Dokumen Pendukung Lainnya<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Dalam beberapa kasus, BPN dapat meminta dokumen tambahan seperti surat pernyataan tidak sengketa, IMB (jika ada bangunan), atau dokumen lain sesuai kondisi tanah.<\/p>\n\n\n\n

Komponen Biaya Ubah AJB ke SHM<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\"bedanya
Foto: agen properti REMAX<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Mengurus perubahan AJB menjadi SHM memang melibatkan beberapa komponen biaya, baik yang bersifat resmi dari pemerintah maupun biaya jasa pihak terkait. Dengan memahami rinciannya sejak awal, kamu bisa menyiapkan anggaran dengan lebih matang dan menghindari pengeluaran tak terduga selama proses berlangsung.<\/p>\n\n\n\n

Biaya Pendaftaran di BPN<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Biaya ini merupakan biaya resmi saat kamu mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Nominalnya relatif terjangkau, umumnya sekitar Rp50.000 per bidang tanah sesuai ketentuan PNBP. Meski kecil, biaya ini wajib dibayarkan sebagai bagian dari proses legal.<\/p>\n\n\n\n

Biaya Pengecekan Sertifikat<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Sebelum proses dilanjutkan, BPN akan melakukan pengecekan untuk memastikan keaslian sertifikat serta status hukum tanah. Tahap ini penting untuk memastikan properti tidak dalam sengketa atau memiliki masalah hukum lain. Biayanya biasanya berkisar di angka Rp50.000.<\/p>\n\n\n\n

Biaya Pengukuran Tanah<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Jika tanah belum memiliki surat ukur, maka akan dilakukan pengukuran ulang oleh petugas BPN. Besaran biayanya tergantung luas dan lokasi tanah, mengikuti perhitungan resmi pemerintah. Untuk gambaran, tanah sekitar 100 m\u00b2 bisa dikenakan biaya mulai dari Rp100 ribuan, tergantung wilayah.<\/p>\n\n\n\n

Biaya Administrasi Tambahan<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Dalam prosesnya, ada juga biaya administrasi lain yang digunakan untuk mendukung kegiatan petugas di lapangan. Besarannya tidak selalu sama, karena dipengaruhi lokasi dan kondisi tanah, namun tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

Biaya Jasa Notaris atau PPAT<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Agar proses berjalan lebih lancar, biasanya pemilik properti menggunakan jasa notaris atau PPAT. Layanan ini mencakup pengecekan dokumen, pengurusan akta, hingga memastikan seluruh proses sesuai hukum. Kisaran biayanya cukup bervariasi, umumnya mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung kompleksitas.<\/p>\n\n\n\n

Pajak BPHTB dan PPh<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Selain biaya administrasi, ada juga kewajiban pajak seperti BPHTB dan PPh jika terjadi peralihan hak. BPHTB umumnya sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak setelah dikurangi batas tidak kena pajak. Sementara PPh menjadi tanggung jawab pihak penjual sesuai aturan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

\n <\/iframe>\n<\/div>\n\n