Saat membeli rumah, apartemen, atau properti lainnya, kamu akan menemukan beberapa jenis sertifikat tanah, salah satunya SHGB. Istilah ini cukup umum digunakan, tetapi masih banyak yang belum memahami arti dan perbedaannya dengan sertifikat lain seperti SHM. Padahal, jenis sertifikat sangat berpengaruh pada status kepemilikan dan hak atas properti yang dibeli.<\/p>\n\n\n\n
SHGB memiliki ketentuan tertentu terkait masa berlaku, perpanjangan, hingga hak penggunaan tanah. Karena itu, penting untuk memahami detailnya sebelum melakukan transaksi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Simak pengertian SHGB, cara mengurusnya, masa berlaku, serta perbedaannya dengan SHM agar tidak salah saat membeli properti.<\/p>\n\n\n\n
Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)<\/a> adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri.<\/p>\n\n\n\n Tanah tersebut dapat berupa tanah negara, tanah dengan hak pengelolaan, atau tanah milik pihak lain. Hak ini diberikan dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak bersifat permanen seperti Sertifikat Hak Milik.<\/p>\n\n\n\n Dalam ketentuannya, pemegang SHGB hanya memiliki bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, sementara hak atas tanah tetap berada pada pemiliknya. Oleh karena itu, masa berlaku menjadi aspek penting dalam SHGB. <\/p>\n\n\n\n Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, jangka waktu awal SHGB maksimal 30 tahun, dapat diperpanjang hingga 20 tahun, dan masih memungkinkan untuk diperbarui kembali maksimal 30 tahun.<\/p>\n\n\n\n SHGB dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia maupun badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Status ini umum digunakan pada berbagai jenis properti, seperti rumah di kawasan perumahan<\/a>, ruko, apartemen, hingga bangunan komersial yang dikembangkan developer.<\/p>\n\n\n\n Selama masa berlakunya masih aktif, SHGB dapat dialihkan melalui jual beli, diwariskan, atau dijadikan jaminan pembiayaan. Untuk rumah tinggal, status SHGB juga dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik apabila memenuhi persyaratan yang berlaku di Kantor Pertanahan.<\/p>\n\n\n\n