Penjelasan mengenai pengertian, fungsi, dan aturan HGU akan membantu kamu memahami karakteristiknya secara lebih jelas. Berikut penjelasan lengkapnya.<\/p>\n\n\n\n
Pengertian Hak Guna Usaha (HGU)<\/h2>\n\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/moladinfinance.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/lahan-kavling-1024x678.webp\")
dok. Freepik<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nMenurut JDIH Kementerian Keuangan, Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Hak ini diberikan untuk kegiatan usaha produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan.<\/p>\n\n\n\n
Penerima HGU dapat berupa perorangan maupun badan hukum yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Tanah dengan status HGU tetap menjadi milik negara, sementara pemegang hak memperoleh kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan lahan sesuai tujuan pemberian hak tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.<\/p>\n\n\n\n
Fungsi Hak Guna Usaha<\/h2>\n\n\n\n
Hak Guna Usaha dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha di sektor agraria pada lahan negara dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan HGU memberikan landasan hukum bagi pengelolaan lahan berskala besar sekaligus mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.<\/p>\n\n\n\n
1. Pemanfaatan Lahan Produktif<\/h3>\n\n\n\n
HGU mendorong penggunaan lahan negara agar dapat dikelola secara optimal untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, atau perikanan.<\/p>\n\n\n\n
2. Kepastian Hukum bagi Investor<\/h3>\n\n\n\n
Status HGU memberikan legalitas bagi individu atau badan usaha untuk mengelola lahan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan.<\/p>\n\n\n\n
3. Dapat Dijadikan Jaminan Pembiayaan<\/h3>\n\n\n\n
Tanah berstatus HGU dapat diagunkan melalui hak tanggungan, sehingga membantu akses pendanaan untuk pengembangan usaha.<\/p>\n\n\n\n
4. Meningkatkan Skala Ekonomi<\/h3>\n\n\n\n
Pengelolaan lahan dalam skala besar memungkinkan penerapan teknologi, mekanisasi, serta efisiensi produksi yang lebih baik.<\/p>\n\n\n\n
5. Diversifikasi Komoditas<\/h3>\n\n\n\n
Lahan HGU dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis komoditas pertanian atau perkebunan, sehingga mendukung ketahanan pangan.<\/p>\n\n\n\n
6. Mendorong Pemberdayaan Ekonomi<\/h3>\n\n\n\n
Pengelolaan lahan HGU berpotensi membuka lapangan kerja serta meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah sekitar.<\/p>\n\n\n\n
Regulasi dan Dasar Hukum Hak Guna Usaha (HGU)<\/h2>\n\n\n\n\n![\"proses](\"https:\/\/moladinfinance.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/proses-jual-beli-tanah-1024x682.jpg\")
<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nHak Guna Usaha memiliki landasan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Aturan tersebut mengatur pemberian hak, jangka waktu, hingga pihak yang berhak memperoleh HGU agar pemanfaatan tanah negara berjalan sesuai ketentuan.<\/p>\n\n\n\n
Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum Hak Guna Usaha antara lain:<\/p>\n\n\n\n
\n- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 28 sampai Pasal 34.<\/li>\n\n\n\n
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.<\/li>\n\n\n\n
- Peraturan Menteri ATR\/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur ketentuan teknis terkait pemberian dan pengelolaan hak atas tanah.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Pihak yang Berhak Mendapatkan HGU<\/h3>\n\n\n\n
Ketentuan dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada:<\/p>\n\n\n\n
\n- Warga Negara Indonesia (WNI).<\/li>\n\n\n\n
- Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Status HGU dapat dicabut apabila pemegang hak tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan. Peralihan hak harus dilakukan paling lambat satu tahun sejak syarat tersebut tidak terpenuhi. Hak yang tidak dialihkan dalam jangka waktu tersebut dapat dihapuskan dan kembali menjadi tanah negara.<\/p>\n\n\n\n
Ketentuan Luas Lahan Hak Guna Usaha<\/h2>\n\n\n\n\n![\"financial](\"https:\/\/moladinfinance.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/ad4713ec-9344-434b-9d62-5c5969f24a8c-financial-habits-umkm-1024x683.webp\")
<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nPengaturan luas lahan Hak Guna Usaha ditetapkan untuk memastikan tanah negara dimanfaatkan secara efektif dan sesuai tujuan usaha. Batasan ini juga membedakan antara pemegang hak perorangan dan badan hukum.<\/p>\n\n\n\n
Secara umum, luas minimal lahan HGU adalah 5 hektare, baik untuk perorangan maupun badan hukum. Sementara itu, batas maksimal berbeda tergantung subjek hukum yang mengajukan.<\/p>\n\n\n\n
Batas Luas HGU untuk Perorangan<\/h3>\n\n\n\n
Pemegang hak dari kategori perorangan hanya diperbolehkan mengelola lahan dalam jumlah terbatas. Ketentuannya meliputi:<\/p>\n\n\n\n
\n- Luas minimal 5 hektare<\/li>\n\n\n\n
- Luas maksimal 25 hektare<\/li>\n\n\n\n
- Lahan wajib diusahakan secara aktif oleh pemegang hak<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Batas Luas HGU untuk Badan Hukum<\/h3>\n\n\n\n
Badan hukum memiliki fleksibilitas lebih besar dalam penguasaan lahan. Ketentuan yang berlaku antara lain:<\/p>\n\n\n\n
\n- Luas minimal 5 hektare<\/li>\n\n\n\n
- Luas maksimal dapat melebihi 25 hektare<\/li>\n\n\n\n
- Pengelolaan harus didukung investasi yang memadai<\/li>\n\n\n\n
- Penggunaan teknologi dan metode usaha modern menjadi syarat penting<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Subjek Hukum<\/td> Luas Minimal<\/td> Luas Maksimal<\/td> Syarat Tambahan<\/td><\/tr> Perorangan (WNI)<\/td> 5 hektare<\/td> 25 hektare<\/td> Mengusahakan lahan secara aktif<\/td><\/tr> Badan Hukum<\/td> 5 hektare<\/td> Dapat melebihi 25 hektare<\/td> Menggunakan investasi layak dan teknologi modern<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nJangka Waktu Hak Guna Usaha<\/h2>\n\n\n\n
Hak Guna Usaha diberikan dalam periode tertentu dan tidak berlaku selamanya. Pengaturan jangka waktu ini bertujuan memastikan lahan tetap dimanfaatkan secara produktif serta sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan terbaru mengatur bahwa penguasaan lahan melalui HGU dilakukan dalam beberapa tahapan.<\/p>\n\n\n\nTahapan Hak<\/td> Jangka Waktu Maksimal<\/td> Keterangan<\/td><\/tr> Pemberian Pertama<\/td> 35 tahun<\/td> Tahap awal pengusahaan lahan<\/td><\/tr> Perpanjangan<\/td> 25 tahun<\/td> Diajukan sebelum masa pertama berakhir<\/td><\/tr> Pembaruan<\/td> 35 tahun<\/td> Setelah masa perpanjangan selesai<\/td><\/tr> Total Akumulasi<\/td> 95 tahun<\/td> Jika memenuhi syarat teknis dan administrasi<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nHak dan Kewajiban Pemegang HGU<\/h2>\n\n\n\n
Hak dan kewajiban pemegang Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi penggunaan lahan serta mencabut hak apabila terjadi pelanggaran. Pemegang HGU wajib mengelola tanah secara produktif dan sesuai tujuan pemberian hak.<\/p>\n\n\n\n
1. Kewajiban Pemegang HGU<\/h3>\n\n\n\n
Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Hak Guna Usaha antara lain:<\/p>\n\n\n\n
\n- Membayar uang pemasukan atau PNBP kepada negara sesuai ketentuan.<\/li>\n\n\n\n
- Menggunakan tanah sesuai peruntukan usaha yang telah disetujui.<\/li>\n\n\n\n
- Mengusahakan lahan secara aktif sesuai kriteria instansi teknis pertanahan.<\/li>\n\n\n\n
- Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dalam area HGU.<\/li>\n\n\n\n
- Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan sumber daya alam.<\/li>\n\n\n\n
- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai pemanfaatan lahan.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
2. Larangan bagi Pemegang HGU<\/h3>\n\n\n\n
Selain kewajiban, terdapat sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pemegang HGU:<\/p>\n\n\n\n
\n- Menyerahkan pengelolaan tanah kepada pihak lain tanpa izin resmi.<\/li>\n\n\n\n
- Menutup akses umum, lalu lintas masyarakat, atau saluran air.<\/li>\n\n\n\n
- Membuka lahan dengan cara membakar.<\/li>\n\n\n\n
- Menelantarkan tanah dalam jangka waktu tertentu.<\/li>\n\n\n\n
- Mendirikan bangunan permanen yang dapat merusak fungsi konservasi.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Pelanggaran terhadap kewajiban maupun larangan tersebut dapat menjadi dasar pencabutan Hak Guna Usaha oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
Apakah HGU Bisa Diubah Menjadi SHM atau HGB?<\/h2>\n\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/moladinfinance.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/sertifikat-hak-milik-1024x653.webp\")
<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nHak Guna Usaha dapat mengalami perubahan status apabila peruntukan tanah berubah atau pemegang hak mengajukan peningkatan hak sesuai ketentuan yang berlaku. Proses perubahan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak atas tanah. Namun, tidak semua perubahan bisa dilakukan secara langsung.<\/p>\n\n\n\n
1. Perubahan HGU Menjadi HGB<\/h3>\n\n\n\n
Menurut JDIH Kementerian Keuangan, Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Hak ini diberikan untuk kegiatan usaha produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan.<\/p>\n\n\n\n
Penerima HGU dapat berupa perorangan maupun badan hukum yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Tanah dengan status HGU tetap menjadi milik negara, sementara pemegang hak memperoleh kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan lahan sesuai tujuan pemberian hak tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.<\/p>\n\n\n\n
Fungsi Hak Guna Usaha<\/h2>\n\n\n\n
Hak Guna Usaha dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha di sektor agraria pada lahan negara dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan HGU memberikan landasan hukum bagi pengelolaan lahan berskala besar sekaligus mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.<\/p>\n\n\n\n
1. Pemanfaatan Lahan Produktif<\/h3>\n\n\n\n
HGU mendorong penggunaan lahan negara agar dapat dikelola secara optimal untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, atau perikanan.<\/p>\n\n\n\n
2. Kepastian Hukum bagi Investor<\/h3>\n\n\n\n
Status HGU memberikan legalitas bagi individu atau badan usaha untuk mengelola lahan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan.<\/p>\n\n\n\n
3. Dapat Dijadikan Jaminan Pembiayaan<\/h3>\n\n\n\n
Tanah berstatus HGU dapat diagunkan melalui hak tanggungan, sehingga membantu akses pendanaan untuk pengembangan usaha.<\/p>\n\n\n\n
4. Meningkatkan Skala Ekonomi<\/h3>\n\n\n\n
Pengelolaan lahan dalam skala besar memungkinkan penerapan teknologi, mekanisasi, serta efisiensi produksi yang lebih baik.<\/p>\n\n\n\n
5. Diversifikasi Komoditas<\/h3>\n\n\n\n
Lahan HGU dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis komoditas pertanian atau perkebunan, sehingga mendukung ketahanan pangan.<\/p>\n\n\n\n
6. Mendorong Pemberdayaan Ekonomi<\/h3>\n\n\n\n
Pengelolaan lahan HGU berpotensi membuka lapangan kerja serta meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah sekitar.<\/p>\n\n\n\n
Regulasi dan Dasar Hukum Hak Guna Usaha (HGU)<\/h2>\n\n\n\n\n<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nHak Guna Usaha memiliki landasan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Aturan tersebut mengatur pemberian hak, jangka waktu, hingga pihak yang berhak memperoleh HGU agar pemanfaatan tanah negara berjalan sesuai ketentuan.<\/p>\n\n\n\n
Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum Hak Guna Usaha antara lain:<\/p>\n\n\n\n
\n- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 28 sampai Pasal 34.<\/li>\n\n\n\n
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.<\/li>\n\n\n\n
- Peraturan Menteri ATR\/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur ketentuan teknis terkait pemberian dan pengelolaan hak atas tanah.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Pihak yang Berhak Mendapatkan HGU<\/h3>\n\n\n\n
Ketentuan dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada:<\/p>\n\n\n\n
\n- Warga Negara Indonesia (WNI).<\/li>\n\n\n\n
- Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Status HGU dapat dicabut apabila pemegang hak tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan. Peralihan hak harus dilakukan paling lambat satu tahun sejak syarat tersebut tidak terpenuhi. Hak yang tidak dialihkan dalam jangka waktu tersebut dapat dihapuskan dan kembali menjadi tanah negara.<\/p>\n\n\n\n
Ketentuan Luas Lahan Hak Guna Usaha<\/h2>\n\n\n\n\n<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nPengaturan luas lahan Hak Guna Usaha ditetapkan untuk memastikan tanah negara dimanfaatkan secara efektif dan sesuai tujuan usaha. Batasan ini juga membedakan antara pemegang hak perorangan dan badan hukum.<\/p>\n\n\n\n
Secara umum, luas minimal lahan HGU adalah 5 hektare, baik untuk perorangan maupun badan hukum. Sementara itu, batas maksimal berbeda tergantung subjek hukum yang mengajukan.<\/p>\n\n\n\n
Batas Luas HGU untuk Perorangan<\/h3>\n\n\n\n
Pemegang hak dari kategori perorangan hanya diperbolehkan mengelola lahan dalam jumlah terbatas. Ketentuannya meliputi:<\/p>\n\n\n\n
\n- Luas minimal 5 hektare<\/li>\n\n\n\n
- Luas maksimal 25 hektare<\/li>\n\n\n\n
- Lahan wajib diusahakan secara aktif oleh pemegang hak<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Batas Luas HGU untuk Badan Hukum<\/h3>\n\n\n\n
Badan hukum memiliki fleksibilitas lebih besar dalam penguasaan lahan. Ketentuan yang berlaku antara lain:<\/p>\n\n\n\n
\n- Luas minimal 5 hektare<\/li>\n\n\n\n
- Luas maksimal dapat melebihi 25 hektare<\/li>\n\n\n\n
- Pengelolaan harus didukung investasi yang memadai<\/li>\n\n\n\n
- Penggunaan teknologi dan metode usaha modern menjadi syarat penting<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Subjek Hukum<\/td> Luas Minimal<\/td> Luas Maksimal<\/td> Syarat Tambahan<\/td><\/tr> Perorangan (WNI)<\/td> 5 hektare<\/td> 25 hektare<\/td> Mengusahakan lahan secara aktif<\/td><\/tr> Badan Hukum<\/td> 5 hektare<\/td> Dapat melebihi 25 hektare<\/td> Menggunakan investasi layak dan teknologi modern<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nJangka Waktu Hak Guna Usaha<\/h2>\n\n\n\n
Hak Guna Usaha diberikan dalam periode tertentu dan tidak berlaku selamanya. Pengaturan jangka waktu ini bertujuan memastikan lahan tetap dimanfaatkan secara produktif serta sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan terbaru mengatur bahwa penguasaan lahan melalui HGU dilakukan dalam beberapa tahapan.<\/p>\n\n\n\nTahapan Hak<\/td> Jangka Waktu Maksimal<\/td> Keterangan<\/td><\/tr> Pemberian Pertama<\/td> 35 tahun<\/td> Tahap awal pengusahaan lahan<\/td><\/tr> Perpanjangan<\/td> 25 tahun<\/td> Diajukan sebelum masa pertama berakhir<\/td><\/tr> Pembaruan<\/td> 35 tahun<\/td> Setelah masa perpanjangan selesai<\/td><\/tr> Total Akumulasi<\/td> 95 tahun<\/td> Jika memenuhi syarat teknis dan administrasi<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nHak dan Kewajiban Pemegang HGU<\/h2>\n\n\n\n
Hak dan kewajiban pemegang Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi penggunaan lahan serta mencabut hak apabila terjadi pelanggaran. Pemegang HGU wajib mengelola tanah secara produktif dan sesuai tujuan pemberian hak.<\/p>\n\n\n\n
1. Kewajiban Pemegang HGU<\/h3>\n\n\n\n
Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Hak Guna Usaha antara lain:<\/p>\n\n\n\n
\n- Membayar uang pemasukan atau PNBP kepada negara sesuai ketentuan.<\/li>\n\n\n\n
- Menggunakan tanah sesuai peruntukan usaha yang telah disetujui.<\/li>\n\n\n\n
- Mengusahakan lahan secara aktif sesuai kriteria instansi teknis pertanahan.<\/li>\n\n\n\n
- Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dalam area HGU.<\/li>\n\n\n\n
- Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan sumber daya alam.<\/li>\n\n\n\n
- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai pemanfaatan lahan.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
2. Larangan bagi Pemegang HGU<\/h3>\n\n\n\n
Selain kewajiban, terdapat sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pemegang HGU:<\/p>\n\n\n\n
\n- Menyerahkan pengelolaan tanah kepada pihak lain tanpa izin resmi.<\/li>\n\n\n\n
- Menutup akses umum, lalu lintas masyarakat, atau saluran air.<\/li>\n\n\n\n
- Membuka lahan dengan cara membakar.<\/li>\n\n\n\n
- Menelantarkan tanah dalam jangka waktu tertentu.<\/li>\n\n\n\n
- Mendirikan bangunan permanen yang dapat merusak fungsi konservasi.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Pelanggaran terhadap kewajiban maupun larangan tersebut dapat menjadi dasar pencabutan Hak Guna Usaha oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
Apakah HGU Bisa Diubah Menjadi SHM atau HGB?<\/h2>\n\n\n\n\n<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nHak Guna Usaha dapat mengalami perubahan status apabila peruntukan tanah berubah atau pemegang hak mengajukan peningkatan hak sesuai ketentuan yang berlaku. Proses perubahan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak atas tanah. Namun, tidak semua perubahan bisa dilakukan secara langsung.<\/p>\n\n\n\n
1. Perubahan HGU Menjadi HGB<\/h3>\n\n\n\n
<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nHak Guna Usaha memiliki landasan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Aturan tersebut mengatur pemberian hak, jangka waktu, hingga pihak yang berhak memperoleh HGU agar pemanfaatan tanah negara berjalan sesuai ketentuan.<\/p>\n\n\n\n
Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum Hak Guna Usaha antara lain:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 28 sampai Pasal 34.<\/li>\n\n\n\n
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.<\/li>\n\n\n\n
- Peraturan Menteri ATR\/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur ketentuan teknis terkait pemberian dan pengelolaan hak atas tanah.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Pihak yang Berhak Mendapatkan HGU<\/h3>\n\n\n\n
Ketentuan dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Warga Negara Indonesia (WNI).<\/li>\n\n\n\n
- Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Status HGU dapat dicabut apabila pemegang hak tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan. Peralihan hak harus dilakukan paling lambat satu tahun sejak syarat tersebut tidak terpenuhi. Hak yang tidak dialihkan dalam jangka waktu tersebut dapat dihapuskan dan kembali menjadi tanah negara.<\/p>\n\n\n\n
Ketentuan Luas Lahan Hak Guna Usaha<\/h2>\n\n\n\n
\n<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nPengaturan luas lahan Hak Guna Usaha ditetapkan untuk memastikan tanah negara dimanfaatkan secara efektif dan sesuai tujuan usaha. Batasan ini juga membedakan antara pemegang hak perorangan dan badan hukum.<\/p>\n\n\n\n
Secara umum, luas minimal lahan HGU adalah 5 hektare, baik untuk perorangan maupun badan hukum. Sementara itu, batas maksimal berbeda tergantung subjek hukum yang mengajukan.<\/p>\n\n\n\n
Batas Luas HGU untuk Perorangan<\/h3>\n\n\n\n
Pemegang hak dari kategori perorangan hanya diperbolehkan mengelola lahan dalam jumlah terbatas. Ketentuannya meliputi:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Luas minimal 5 hektare<\/li>\n\n\n\n
- Luas maksimal 25 hektare<\/li>\n\n\n\n
- Lahan wajib diusahakan secara aktif oleh pemegang hak<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Batas Luas HGU untuk Badan Hukum<\/h3>\n\n\n\n
Badan hukum memiliki fleksibilitas lebih besar dalam penguasaan lahan. Ketentuan yang berlaku antara lain:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Luas minimal 5 hektare<\/li>\n\n\n\n
- Luas maksimal dapat melebihi 25 hektare<\/li>\n\n\n\n
- Pengelolaan harus didukung investasi yang memadai<\/li>\n\n\n\n
- Penggunaan teknologi dan metode usaha modern menjadi syarat penting<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Subjek Hukum<\/td> Luas Minimal<\/td> Luas Maksimal<\/td> Syarat Tambahan<\/td><\/tr> Perorangan (WNI)<\/td> 5 hektare<\/td> 25 hektare<\/td> Mengusahakan lahan secara aktif<\/td><\/tr> Badan Hukum<\/td> 5 hektare<\/td> Dapat melebihi 25 hektare<\/td> Menggunakan investasi layak dan teknologi modern<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Jangka Waktu Hak Guna Usaha<\/h2>\n\n\n\n
Hak Guna Usaha diberikan dalam periode tertentu dan tidak berlaku selamanya. Pengaturan jangka waktu ini bertujuan memastikan lahan tetap dimanfaatkan secara produktif serta sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan terbaru mengatur bahwa penguasaan lahan melalui HGU dilakukan dalam beberapa tahapan.<\/p>\n\n\n\n
Tahapan Hak<\/td> Jangka Waktu Maksimal<\/td> Keterangan<\/td><\/tr> Pemberian Pertama<\/td> 35 tahun<\/td> Tahap awal pengusahaan lahan<\/td><\/tr> Perpanjangan<\/td> 25 tahun<\/td> Diajukan sebelum masa pertama berakhir<\/td><\/tr> Pembaruan<\/td> 35 tahun<\/td> Setelah masa perpanjangan selesai<\/td><\/tr> Total Akumulasi<\/td> 95 tahun<\/td> Jika memenuhi syarat teknis dan administrasi<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Hak dan Kewajiban Pemegang HGU<\/h2>\n\n\n\n
Hak dan kewajiban pemegang Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi penggunaan lahan serta mencabut hak apabila terjadi pelanggaran. Pemegang HGU wajib mengelola tanah secara produktif dan sesuai tujuan pemberian hak.<\/p>\n\n\n\n
1. Kewajiban Pemegang HGU<\/h3>\n\n\n\n
Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Hak Guna Usaha antara lain:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Membayar uang pemasukan atau PNBP kepada negara sesuai ketentuan.<\/li>\n\n\n\n
- Menggunakan tanah sesuai peruntukan usaha yang telah disetujui.<\/li>\n\n\n\n
- Mengusahakan lahan secara aktif sesuai kriteria instansi teknis pertanahan.<\/li>\n\n\n\n
- Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dalam area HGU.<\/li>\n\n\n\n
- Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan sumber daya alam.<\/li>\n\n\n\n
- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai pemanfaatan lahan.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
2. Larangan bagi Pemegang HGU<\/h3>\n\n\n\n
Selain kewajiban, terdapat sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pemegang HGU:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Menyerahkan pengelolaan tanah kepada pihak lain tanpa izin resmi.<\/li>\n\n\n\n
- Menutup akses umum, lalu lintas masyarakat, atau saluran air.<\/li>\n\n\n\n
- Membuka lahan dengan cara membakar.<\/li>\n\n\n\n
- Menelantarkan tanah dalam jangka waktu tertentu.<\/li>\n\n\n\n
- Mendirikan bangunan permanen yang dapat merusak fungsi konservasi.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Pelanggaran terhadap kewajiban maupun larangan tersebut dapat menjadi dasar pencabutan Hak Guna Usaha oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
Apakah HGU Bisa Diubah Menjadi SHM atau HGB?<\/h2>\n\n\n\n
\n <\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nHak Guna Usaha dapat mengalami perubahan status apabila peruntukan tanah berubah atau pemegang hak mengajukan peningkatan hak sesuai ketentuan yang berlaku. Proses perubahan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak atas tanah. Namun, tidak semua perubahan bisa dilakukan secara langsung.<\/p>\n\n\n\n
1. Perubahan HGU Menjadi HGB<\/h3>\n\n\n\n
![\"Perbedaan](\"https:\/\/moladinfinance.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/perbedaan-hgb-dan-shm-MoFi-Pemerintah-Kabupaten-Gunungkidul-1.webp\")
<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n![\"Cara](\"https:\/\/moladinfinance.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/slik-ojk.webp\")
<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n![\"Tanah](\"https:\/\/moladinfinance.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Tanah-Ulayat-Cover.webp\")
<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n