{"id":2048,"date":"2026-03-31T11:33:39","date_gmt":"2026-03-31T04:33:39","guid":{"rendered":"https:\/\/moladinfinance.com\/artikel\/?p=2048"},"modified":"2026-04-03T08:57:11","modified_gmt":"2026-04-03T01:57:11","slug":"tanah-ulayat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/moladinfinance.com\/artikel\/tanah-ulayat","title":{"rendered":"Tanah Ulayat: Cara Pendaftaran, Jenis-Jenis, dan Status Hukumnya di Indonesia"},"content":{"rendered":"\n

Kepemilikan tanah di Indonesia tidak seluruhnya bersifat perorangan. Beberapa wilayah masih menerapkan sistem penguasaan lahan secara komunal yang dikelola bersama oleh masyarakat adat. Sistem ini memiliki aturan tersendiri, baik dalam hal penggunaan, pengelolaan, maupun pengalihan hak atas tanah.<\/p>\n\n\n\n

Perbedaan sistem kepemilikan tersebut sering menimbulkan pertanyaan terkait status hukum dan batas pemanfaatannya. Ketentuan adat yang berjalan berdampingan dengan regulasi negara membuat pengelolaan tanah komunal memerlukan pemahaman yang lebih jelas agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.<\/p>\n\n\n\n

Pemahaman mengenai tanah ulayat penting sebelum melakukan pemanfaatan atau kerja sama atas lahan tersebut. Informasi yang tepat membantu memastikan penggunaan tanah sesuai aturan yang berlaku serta menjaga hak masyarakat adat tetap terlindungi.<\/p>\n\n\n\n

Apa itu Tanah Ulayat?<\/h2>\n\n\n\n

komunal oleh masyarakat hukum adat tertentu. Penguasaan dilakukan secara turun-temurun dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama, seperti tempat tinggal, lahan pertanian, hutan adat, maupun kawasan yang memiliki nilai budaya. Pemanfaatannya diatur oleh pemimpin adat sehingga tidak dapat diperjualbelikan secara bebas.<\/p>\n\n\n\n

Dalam praktiknya, konsep tanah ulayat memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah, tergantung pada struktur adat yang berlaku. Beberapa contoh penerapan tanah ulayat di berbagai komunitas antara lain:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Suku Minangkabau
    Tanah dimiliki oleh kaum atau klan dan dikelola oleh ninik mamak untuk kepentingan keluarga besar. Pengelolaan mengikuti garis keturunan matrilineal serta dikenal istilah tanah pusaka tinggi dan pusaka rendah.<\/li>\n\n\n\n
  2. Suku Dayak
    Tanah ulayat mencakup hutan adat, kebun tradisional, serta wilayah berburu. Pengaturan penggunaan dilakukan oleh lembaga adat guna menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan hidup komunitas.<\/li>\n\n\n\n
  3. Masyarakat Bali
    Pengelolaan tanah dilakukan secara kolektif oleh krama desa. Penggunaan lahan berkaitan dengan sistem sosial dan keagamaan yang berlaku di lingkungan adat setempat.<\/li>\n\n\n\n
  4. Suku Pakpak
    Hak atas tanah dimiliki secara kolektif berdasarkan marga. Pengelolaan serta pemanfaatannya mengikuti aturan adat yang diwariskan dari leluhur.<\/li>\n\n\n\n
  5. Masyarakat Papua
    Tanah ulayat dianggap sebagai bagian dari identitas komunitas. Wilayahnya mencakup hutan lindung, area berburu, hingga kawasan yang memiliki nilai sakral.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Dasar Hukum Tanah Ulayat<\/h2>\n\n\n\n
    \n
    \"\"
    dok. Freepik<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

    Pengakuan terhadap tanah ulayat telah diatur dalam berbagai regulasi nasional maupun daerah. Aturan tersebut menjadi landasan hukum bagi keberadaan masyarakat adat dalam mengelola wilayahnya serta memberikan kepastian administrasi pertanahan.<\/p>\n\n\n\n

    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Pasal 3<\/h3>\n\n\n\n

    Ketentuan ini mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dalam praktiknya. Pelaksanaan hak tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

    2. Peraturan Menteri Negara Agraria\/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999<\/h3>\n\n\n\n

    Peraturan ini memuat pedoman penyelesaian persoalan terkait hak ulayat. Fokusnya pada mekanisme identifikasi, pengakuan, serta penanganan konflik antara masyarakat adat dengan pihak lain.<\/p>\n\n\n\n

    3. Peraturan Menteri ATR\/BPN No. 9 Tahun 2015, No. 10 Tahun 2016, dan No. 18 Tahun 2019<\/h3>\n\n\n\n

    Ketiga regulasi tersebut mengatur penetapan hak komunal bagi masyarakat hukum adat. Pengaturan ini memberikan kerangka administratif agar tanah ulayat dapat diakui dalam sistem pertanahan nasional.<\/p>\n\n\n\n

    4. Peraturan Menteri ATR\/BPN No. 14 Tahun 2024<\/h3>\n\n\n\n

    Aturan ini membahas penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat. Ketentuannya mencakup prosedur pencatatan hingga pengelolaan tanah ulayat milik nagari, suku, maupun kaum.<\/p>\n\n\n\n

    5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat<\/h3>\n\n\n\n

    Regulasi daerah ini menegaskan bentuk pengakuan terhadap tanah ulayat sesuai struktur adat Minangkabau. Pengaturan juga mencakup jenis tanah ulayat dan tata cara pengelolaannya.<\/p>\n\n\n\n

    6. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2024<\/h3>\n\n\n\n

    Peraturan ini mengatur pemanfaatan Hak Pengelolaan (HPL) yang dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat. Ketentuan tersebut membuka ruang pengelolaan tanah ulayat secara lebih terstruktur dalam sistem pertanahan nasional.<\/p>\n\n\n\n

    Jenis-Jenis Tanah Ulayat di Indonesia<\/h2>\n\n\n\n

    Tanah ulayat terbagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan struktur penguasaan dalam masyarakat adat. Pembagian ini menunjukkan pihak yang berwenang mengatur pemanfaatan lahan serta kelompok yang berhak menggunakannya. Setiap jenis memiliki ruang lingkup berbeda sesuai hierarki adat yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

    1. Tanah Ulayat Nagari atau Desa<\/h3>\n\n\n\n

    Tanah ulayat nagari merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat dalam satu wilayah, seperti nagari, desa, atau kampung. Pengelolaan dilakukan oleh pemimpin adat untuk kepentingan bersama seluruh anggota komunitas. Pemanfaatannya biasanya digunakan untuk fasilitas umum, pertanian bersama, atau cadangan lahan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

    2. Tanah Ulayat Suku<\/h3>\n\n\n\n

    Tanah ulayat suku dimiliki oleh kelompok suku atau keluarga besar tertentu. Penguasaan lahan diwariskan secara turun-temurun sesuai garis keturunan adat. Pemanfaatan tanah diatur oleh kepala suku atau tokoh adat yang berwenang dan ditujukan untuk kepentingan anggota suku tersebut.<\/p>\n\n\n\n

    3. Tanah Ulayat Kaum<\/h3>\n\n\n\n

    Tanah ulayat kaum berada pada lingkup yang lebih kecil dibandingkan ulayat suku. Kepemilikan berada pada satu kelompok keluarga inti atau kaum tertentu. Pemanfaatan lahan dibatasi hanya untuk anggota keluarga tersebut dan tidak dapat dialihkan ke pihak luar tanpa persetujuan adat.<\/p>\n\n\n\n

    4. Tanah Ulayat Rajo atau Raja<\/h3>\n\n\n\n

    Tanah ulayat rajo merupakan tanah yang berada di bawah penguasaan pemimpin adat atau raja dalam suatu wilayah. Fungsi tanah ini berkaitan dengan kepentingan adat atau penggunaan tertentu yang ditetapkan oleh pemimpin adat setempat.<\/p>\n\n\n\n

    Contoh Tanah Ulayat di Indonesia<\/h3>\n\n\n\n

    Beberapa daerah di Indonesia masih menerapkan konsep tanah ulayat dalam praktiknya. Perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:<\/p>\n\n\n\n

    Wilayah<\/td>Nama\/Sistem Hak Ulayat<\/td>Ciri Utama<\/td><\/tr>
    Sumatera Barat<\/td>Tanah ulayat kaum atau suku Minangkabau<\/td>Lahan dimiliki oleh kaum ibu dan diwariskan melalui sistem matrilineal<\/td><\/tr>
    Bali<\/td>Tanah ayahan desa<\/td>Tanah dikelola oleh desa adat untuk kepentingan bersama dan kegiatan ritual<\/td><\/tr>
    Nusa Tenggara Timur<\/td>Wilayah ulayat suku<\/td>Pemanfaatan kebun, hutan, dan padang penggembalaan berbasis klan<\/td><\/tr>
    Kalimantan<\/td>Wilayah Dayak adat<\/td>Pengelolaan hutan dan sungai mengikuti hukum adat serta larangan adat<\/td><\/tr>
    Papua<\/td>Wilayah marga<\/td>Kepemilikan tanah berdasarkan garis keturunan marga dalam struktur sosial komunitas<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    Proses Pendaftaran Tanah Ulayat<\/h2>\n\n\n\n

    Pendaftaran tanah ulayat dilakukan untuk memberikan kepastian administrasi tanpa menghilangkan status adat yang melekat pada lahan tersebut. Ketentuan mengenai prosedur ini diatur dalam Peraturan Menteri ATR\/BPN Nomor 14 Tahun 2024. Prosesnya melibatkan masyarakat hukum adat, pemerintah daerah, serta Kantor Pertanahan agar batas wilayah dan pengelolaan lahan tercatat secara resmi.<\/p>\n\n\n\n

    Pencatatan tanah ulayat bertujuan memperjelas batas wilayah adat, mengurangi potensi konflik, serta memberikan pengakuan hukum negara terhadap hak masyarakat adat. Pendaftaran juga memudahkan pemanfaatan lahan untuk kepentingan sosial maupun ekonomi komunitas adat sesuai ketentuan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

    Tahapan Pendaftaran Tanah Ulayat<\/h2>\n\n\n\n
    \n
    \"\"<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

    1. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat<\/h3>\n\n\n\n

    Langkah pertama berupa penetapan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah. Proses ini dilakukan melalui verifikasi keberadaan hukum adat, wilayah adat, serta kelembagaan adat yang masih aktif. Penilaian biasanya melibatkan tokoh adat, lembaga adat, dan perangkat pemerintah setempat.<\/p>\n\n\n\n

    Kriteria yang dinilai meliputi keberadaan struktur adat, wilayah yang jelas, serta praktik pengelolaan tanah secara turun-temurun. Hasil identifikasi menjadi dasar pengakuan masyarakat hukum adat dalam proses selanjutnya.<\/p>\n\n\n\n

    2. Identifikasi dan Penetapan Tanah Ulayat<\/h3>\n\n\n\n

    Tahap berikutnya berupa pengumpulan data terkait tanah ulayat. Kegiatan ini mencakup penelusuran riwayat lahan, penentuan batas alam, serta pemetaan partisipatif bersama masyarakat adat. Penegasan batas dilakukan dengan melibatkan Kantor Pertanahan dan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n

    Hasil identifikasi kemudian ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui keputusan resmi. Penetapan tersebut menjadi dasar administrasi pengakuan tanah ulayat secara formal.<\/p>\n\n\n\n

    3. Penyusunan Dokumen Pendukung<\/h3>\n\n\n\n

    Dokumen administratif disusun melalui musyawarah adat yang melibatkan pemangku kepentingan. Berkas yang disiapkan antara lain berita acara kesepakatan, surat keterangan pemerintah desa atau nagari, peta hasil pengukuran, serta daftar saksi batas.<\/p>\n\n\n\n

    Dokumen tersebut digunakan sebagai bukti administratif dalam proses pendaftaran. Kelengkapan berkas membantu mempercepat verifikasi oleh pihak terkait.<\/p>\n\n\n\n

    4. Penetapan oleh Pemerintah Daerah<\/h3>\n\n\n\n

    Pemerintah kabupaten atau kota menerbitkan keputusan resmi mengenai keberadaan tanah ulayat. Penetapan dilakukan setelah proses verifikasi data fisik dan yuridis oleh tim teknis daerah.<\/p>\n\n\n\n

    Keputusan ini menjadi dasar hukum bagi Kantor Pertanahan untuk melanjutkan proses pendaftaran. Tanpa penetapan tersebut, proses administrasi tidak dapat dilanjutkan.<\/p>\n\n\n\n

    5. Pendaftaran di Kantor Pertanahan<\/h3>\n\n\n\n

    Kantor Pertanahan melakukan pemeriksaan data fisik dan yuridis terhadap tanah ulayat. Tahapan ini meliputi pengukuran bidang tanah, pembuatan peta, serta pencatatan dalam buku tanah.<\/p>\n\n\n\n

    Proses pencatatan memastikan batas wilayah dan status pengelolaan terdokumentasi secara resmi. Data tersebut menjadi acuan dalam administrasi pertanahan nasional.<\/p>\n\n\n\n

    6. Penerbitan Sertifikat Tanah Ulayat<\/h3>\n\n\n\n

    Tahap akhir berupa penerbitan sertifikat hak pengelolaan atas nama masyarakat hukum adat. Sertifikat dapat diterbitkan atas nama lembaga adat, pemimpin suju, atau perwakilan kaum sesuai kesepakatan adat.<\/p>\n\n\n\n

    Sertifikat tersebut menjadi bukti administrasi bahwa tanah ulayat telah diakui dalam sistem pertanahan nasional, tanpa mengubah status kepemilikan komunal masyarakat adat.<\/p>\n\n\n\n

    Syarat Pendaftaran Tanah Ulayat<\/h2>\n\n\n\n
    \n
    \"\"<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

    dok. SindoNEWS<\/p>\n\n\n\n

    Tanah ulayat yang telah melalui tahap pengadministrasian dapat dilanjutkan ke proses pendaftaran untuk memperoleh pengakuan secara hukum. Pendaftaran ini dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu tanah ulayat nagari dan tanah ulayat suku atau kaum. Perbedaan tersebut terletak pada bentuk hak yang diberikan serta pihak yang menjadi pemegang haknya.<\/p>\n\n\n\n

    a. Pendaftaran Tanah Ulayat Nagari<\/h3>\n\n\n\n

    Tanah ulayat nagari didaftarkan sebagai Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, seperti lembaga adat setempat. Pendaftaran ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas pengelolaan lahan oleh komunitas adat secara kolektif.<\/p>\n\n\n\n

    Persyaratan Pendaftaran Tanah Ulayat Nagari<\/h4>\n\n\n\n
      \n
    1. Surat permohonan<\/li>\n\n\n\n
    2. Surat permohonan PNBP Rp 0<\/li>\n\n\n\n
    3. Surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik berbatasan<\/li>\n\n\n\n
    4. Foto tanda batas yang sudah terpasang lengkap dengan lokasi atau koordinat<\/li>\n\n\n\n
    5. Keputusan bupati atau wali kota tentang penetapan masyarakat hukum adat<\/li>\n\n\n\n
    6. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah<\/li>\n\n\n\n
    7. Surat keterangan tanah dari kepala desa atau lurah<\/li>\n\n\n\n
    8. Surat kesesuaian rencana tata ruang wilayah<\/li>\n\n\n\n
    9. Dokumen perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah<\/li>\n\n\n\n
    10. Identitas pemohon<\/li>\n\n\n\n
    11. Identitas saksi<\/li>\n\n\n\n
    12. SPPT PBB tahun berjalan<\/li>\n\n\n\n
    13. Surat pernyataan menerima hasil pengukuran<\/li>\n\n\n\n
    14. Peta bidang tanah hasil pengukuran<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Seluruh dokumen berupa fotokopi perlu dilegalisir oleh pejabat berwenang.<\/p>\n\n\n\n

      Alur Pendaftaran Tanah Ulayat Nagari<\/h4>\n\n\n\n
        \n
      1. Permohonan pengukuran dan pemetaan<\/li>\n\n\n\n
      2. Pengumpulan serta penelitian data yuridis<\/li>\n\n\n\n
      3. Penerbitan peta bidang tanah<\/li>\n\n\n\n
      4. Penerbitan keputusan pengakuan Hak Pengelolaan<\/li>\n\n\n\n
      5. Penerbitan sertipikat Hak Pengelolaan<\/li>\n\n\n\n
      6. Pencatatan dalam daftar tanah ulayat<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        b. Pendaftaran Tanah Ulayat Suku atau Kaum<\/h3>\n\n\n\n

        Tanah ulayat suku dan kaum didaftarkan sebagai Hak Milik Bersama atau komunal atas nama anggota masyarakat hukum adat. Pendaftaran ini digunakan ketika kepemilikan berada pada kelompok suku atau keluarga besar tertentu.<\/p>\n\n\n\n

        Persyaratan Pendaftaran Tanah Ulayat Suku atau Kaum<\/h4>\n\n\n\n
          \n
        1. Surat permohonan<\/li>\n\n\n\n
        2. Surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik berbatasan<\/li>\n\n\n\n
        3. Foto tanda batas lengkap dengan koordinat<\/li>\n\n\n\n
        4. Ranji kaum atau silsilah keturunan<\/li>\n\n\n\n
        5. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah<\/li>\n\n\n\n
        6. Surat keterangan tanah dari kepala desa atau lurah<\/li>\n\n\n\n
        7. Identitas pemohon<\/li>\n\n\n\n
        8. Identitas saksi<\/li>\n\n\n\n
        9. Fotokopi kartu keluarga pemohon dan anggota kaum<\/li>\n\n\n\n
        10. SPPT PBB tahun berjalan<\/li>\n\n\n\n
        11. Surat pernyataan menerima hasil pengukuran<\/li>\n\n\n\n
        12. Peta bidang tanah hasil pengukuran<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          Semua dokumen perlu dilegalisir oleh pejabat berwenang.<\/p>\n\n\n\n

          Alur Pendaftaran Tanah Ulayat Suku atau Kaum<\/h4>\n\n\n\n
            \n
          1. Permohonan pengukuran dan pemetaan<\/li>\n\n\n\n
          2. Pengumpulan dan penelitian data yuridis<\/li>\n\n\n\n
          3. Penerbitan peta bidang tanah<\/li>\n\n\n\n
          4. Pembukuan hak<\/li>\n\n\n\n
          5. Penerbitan sertipikat hak milik komunal<\/li>\n\n\n\n
          6. Pencatatan dalam daftar tanah ulayat<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \n <\/iframe>\n<\/div>\n\n