{"id":2161,"date":"2026-04-06T15:48:34","date_gmt":"2026-04-06T08:48:34","guid":{"rendered":"https:\/\/moladinfinance.com\/artikel\/?p=2161"},"modified":"2026-04-06T15:59:38","modified_gmt":"2026-04-06T08:59:38","slug":"girik-tanah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/moladinfinance.com\/artikel\/girik-tanah","title":{"rendered":"Apa Itu Girik Tanah? Ini Pengertian dan Cara Mengurusnya!"},"content":{"rendered":"\n

Girik tanah merupakan dokumen lama yang berkaitan dengan pencatatan pajak atas sebidang tanah, yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. <\/p>\n\n\n\n

Meski sering dianggap sebagai bukti kepemilikan, faktanya girik hanya berfungsi sebagai tanda pembayaran pajak, bukan sertifikat hak atas tanah yang sah secara hukum. <\/p>\n\n\n\n

Karena itu, penting bagi kamu memahami posisi girik dalam sistem pertanahan modern agar tidak keliru saat bertransaksi.<\/p>\n\n\n\n

Apa Itu Girik Tanah?<\/h2>\n\n\n
\n
\"apa
Foto: Menara Santosa<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

Girik tanah adalah dokumen administratif<\/a> yang digunakan sebelum adanya sistem pendaftaran tanah nasional. <\/p>\n\n\n\n

Dokumen ini umumnya diterbitkan oleh pihak desa atau kelurahan sebagai bukti bahwa pemilik tanah telah membayar pajak atas lahan tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Perlu dipahami, girik bukanlah bukti kepemilikan yang diakui secara hukum seperti sertifikat tanah. Artinya, jika terjadi sengketa, dokumen ini tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat untuk mempertahankan hak atas tanah.<\/p>\n\n\n\n

Seiring perkembangan regulasi, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) menegaskan bahwa dokumen seperti girik tidak lagi berlaku sebagai dasar kepemilikan.<\/p>\n\n\n\n

Terutama jika suatu wilayah sudah masuk dalam kategori lengkap terdaftar. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Oleh karena itu, jika kamu masih memiliki tanah dengan status girik, langkah terbaik adalah meningkatkan statusnya menjadi sertifikat resmi melalui proses pendaftaran di BPN.<\/p>\n\n\n\n

Perbedaan Girik, AJB, SHM, dan HGB<\/h2>\n\n\n\n

Agar tidak salah kaprah, kamu juga perlu memahami perbedaan antara beberapa dokumen dan status tanah berikut:<\/p>\n\n\n\n

1. Girik<\/h3>\n\n\n\n

Dokumen pajak tanah yang belum terdaftar secara resmi di sistem pertanahan nasional. Status hukumnya lemah.<\/p>\n\n\n\n

2. AJB (Akta Jual Beli)<\/h3>\n\n\n\n

Dokumen yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah terjadi transaksi jual beli tanah. AJB bukan bukti kepemilikan<\/a>, melainkan bukti peralihan hak.<\/p>\n\n\n\n

3. SHM (Sertifikat Hak Milik)<\/h3>\n\n\n\n

Merupakan bukti kepemilikan tanah paling kuat. Pemilik memiliki hak penuh atas tanah tersebut, termasuk menjual atau mengalihkan kepemilikan.<\/p>\n\n\n\n

4. HGB (Hak Guna Bangunan)<\/h3>\n\n\n\n

Hak Guna Bangunan<\/a> untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Bukan kepemilikan penuh atas tanah.<\/p>\n\n\n\n

Memahami perbedaan ini penting agar kamu tidak salah mengambil keputusan saat membeli properti.<\/p>\n\n\n\n

\n <\/iframe>\n<\/div>\n\n