JAKARTA – Kabar baik buat kamu yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan belum punya sertifikat atas rumah sendiri: pemerintah baru saja meluncurkan program sertifikasi tanah gratis yang bisa jadi jalan keluar. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN), sebagaimana disampaikan resmi melalui laman atrbpn.go.id.<\/p>\n\n\n\n
Biar kamu makin paham programnya, yuk simak 9 fakta pentingnya berikut ini.<\/p>\n\n\n\n
Dikutip dari CNBC Indonesia, Menteri ATR\/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa program ini secara resmi diberi nama Sertifikasi Sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Program ini merupakan bentuk kolaborasi dua kementerian untuk memperluas akses kepemilikan hunian yang legal bagi masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Melansir SINDOnews, Nusron menyebut program ini akan berjalan bertahap: 1 juta sertifikat pada 2026, meningkat jadi 2 juta pada 2027, dan mencapai total 8 juta sertifikat pada 2028. Jadi, ini bukan program sekali jalan, melainkan agenda jangka menengah yang konsisten dikejar tiap tahunnya.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan penjelasan Nusron yang dikutip Kontan dan detikcom, program ini menyasar tiga kelompok utama, yaitu penerima bantuan perumahan dari pemerintah, penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan masyarakat MBR yang membangun rumah sendiri.<\/p>\n\n\n\n
Kelompok ini mencakup masyarakat yang pernah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias program bedah rumah, termasuk yang berasal dari Kementerian PKP, Kementerian Sosial, maupun Kementerian Kesehatan. Menurut detikcom, dari sekitar 1,4 juta rumah penerima BSPS periode 2015-2024, tercatat masih ada 1,1 juta rumah yang belum memiliki sertifikat.<\/p>\n\n\n\n
Kelompok kedua adalah masyarakat penerima program FLPP yang HGB-nya sudah dipecah atas nama pribadi (bukan HGB induk milik pengembang). Dilansir CNBC Indonesia, biaya untuk meningkatkan status dari HGB individu menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) inilah yang digratiskan, sementara biaya pemecahan HGB induk oleh pengembang tetap mengikuti ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
Kelompok terakhir adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang membangun rumah secara mandiri. Status MBR di sini mengacu pada Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025, seperti dikutip dari CNBC Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
Bagi pekerja formal, bukti sebagai MBR ditunjukkan lewat slip gaji. Sedangkan buat kamu yang bekerja di sektor informal atau tidak punya slip gaji, kamu tetap bisa ikut program ini selama namanya tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga maksimal desil delapan. Informasi ini dikonfirmasi baik oleh detikcom maupun CNBC Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
Menurut detikcom, masyarakat yang termasuk kategori penerima manfaat bisa langsung membawa bukti sebagai penerima program perumahan (misalnya BSPS) atau slip gaji ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk memproses pendaftaran sertifikat.<\/p>\n\n\n\n
Yang menarik, program sertifikasi gratis ini juga disinergikan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, seperti dikutip CNBC Indonesia, bahwa setelah rumah dibedah dan sertifikatnya diurus, penghuni juga bisa mengakses KUR Perumahan untuk memperkuat ekonomi keluarga.<\/p>\n\n\n\n