Author

Zihan Berliana Ram Ghani

Zihan adalah SEO Content Writer dengan pengalaman lebih dari 4 tahun yang menulis berbagai topik, termasuk finance. Ia menyajikan konten dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, sehingga informasi dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Melalui tulisannya, Zihan berupaya memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat. Selamat Membaca!

Tips

Cara Cek BI Checking Lewat SLIK OJK Online 2026, Ini Tahapannya!

by Zihan Berliana Ram Ghani March 27, 2026

written by Zihan Berliana Ram Ghani

Riwayat kredit menjadi salah satu pertimbangan utama saat mengajukan pinjaman. Informasi ini membantu bank atau lembaga keuangan menilai kemampuan dan perilaku pembayaranmu selama ini.

SLIK OJK menyediakan fasilitas resmi untuk mengecek catatan kredit, yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking. Layanan ini memudahkan kamu mengetahui status pinjaman, tunggakan, atau riwayat pembayaran yang tercatat di sistem perbankan.

Berikut cara cek BI Checking online lewat SLIK OJK 2026, lengkap dengan langkah-langkah yang bisa dilakukan dari rumah maupun melalui kantor resmi sehingga kamu bisa lebih siap sebelum mengajukan pinjaman atau kredit baru.

Persyaratan Cek BI Checking / SLIK OJK via iDebku

Syarat untuk mengecek BI Checking atau SLIK OJK melalui iDebku berbeda tergantung status debitur. Moladin merangkum persyaratan pentingnya supaya kamu bisa mempersiapkan dokumen dengan tepat:

1. Debitur Perorangan

KTP untuk Warga Negara Indonesia (WNI)
Paspor untuk Warga Negara Asing (WNA)

2. Debitur Badan Usaha

Identitas pengurus (KTP WNI atau Paspor WNA)
NPWP badan usaha
Akta pendirian/anggaran dasar awal perusahaan
Perubahan anggaran dasar terakhir yang menunjukkan perubahan pengurus

3. Debitur yang Telah Meninggal

Identitas ahli waris (KTP WNI atau Paspor WNA)
Dokumen resmi kematian debitur dari instansi berwenang
Dokumen yang membuktikan hubungan ahli waris dengan debitur, misalnya surat keterangan keluarga

Cara Cek BI Checking / SLIK OJK Lewat iDebku 2026

iDebku OJK adalah layanan resmi yang memungkinkan masyarakat memantau riwayat kredit dan status BI Checking secara online. Sistem ini terhubung langsung dengan SLIK OJK, memberikan informasi yang akurat terkait catatan kredit, pinjaman, dan tunggakan di perbankan.

Informasi yang diperoleh melalui iDebku bersifat real-time sehingga pemohon dapat memastikan kondisi riwayat kreditnya sebelum mengajukan pinjaman atau pembiayaan lain. Layanan ini juga mempermudah pemantauan dan transparansi data kredit bagi masyarakat.

Langkah-Langkah Cek BI Checking / SLIK OJK via iDebku

Buka situs resmi iDebku di https://idebku.ojk.go.id.
Pilih menu “Pendaftaran” di halaman utama.
Isi seluruh kolom yang tersedia untuk mengecek ketersediaan layanan, kemudian klik “Selanjutnya”.
Lengkapi formulir registrasi dengan data diri yang lengkap dan akurat, lalu klik “Selanjutnya”.
Unggah dokumen persyaratan yang diminta, termasuk foto dokumen asli.
Ambil foto diri sesuai instruksi aplikasi sebagai verifikasi identitas.
Setelah registrasi berhasil, email konfirmasi dari OJK akan dikirim berisi nomor pendaftaran.
Pantau status permohonan melalui menu “Status Layanan” dengan memasukkan nomor pendaftaran.
Hasil cek iDeb biasanya dikirim melalui email dalam maksimal 1 hari kerja setelah pendaftaran.

Jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait iDebku atau SLIK OJK, masyarakat dapat menghubungi:

Telepon: 157
Email: konsumen@ojk.go.id

Tips Agar Pengecekan BI Checking / SLIK OJK via iDebku Lancar

Pengecekan BI Checking atau SLIK OJK secara online melalui iDebku kadang menemui kendala karena kuota layanan terbatas. Setiap harinya hanya tersedia empat sesi, yaitu pukul 07.00 WIB, 09.00 WIB, 12.00 WIB, dan 14.00 WIB, dan pendaftaran akan ditutup begitu kuota penuh.

Agar pengajuan kamu berjalan lancar, perhatikan beberapa tips berikut:

Persiapkan semua dokumen dan persyaratan sebelum sesi dibuka, supaya proses registrasi tidak terganggu.
Gunakan koneksi internet yang stabil dan cepat agar proses unggah data dan foto berjalan tanpa hambatan.
Ajukan permohonan tepat saat sesi dibuka (07.00, 09.00, 12.00, atau 14.00 WIB) untuk memastikan kuota tersedia.

Cara Membaca Skor Kredit BI Checking / SLIK OJK

Skor kredit dari BI Checking atau SLIK OJK menjadi acuan bank dan lembaga pembiayaan dalam menilai kelayakan pinjaman. Berikut penjelasan tiap kategori yang penting kamu pahami:

Skor 1 – Kredit Lancar
Selalu membayar cicilan pokok dan bunga tepat waktu tanpa penunggakan. Skor ini menunjukkan riwayat kredit yang sehat dan peluang pengajuan kredit baru sangat tinggi.
Skor 2 – Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK)
Pernah menunggak cicilan antara 1-90 hari. Masih bisa diperbaiki, namun perlu lebih hati-hati agar tidak masuk kategori buruk.
Skor 3 – Kredit Tidak Lancar
Tunggakan cicilan mencapai 91-120 hari. Risiko kredit mulai meningkat dan pengajuan kredit baru kemungkinan akan ditolak.
Skor 4 – Kredit Diragukan
Tunggakan cicilan 121-180 hari. Kemampuan membayar dianggap sangat lemah dan bank akan lebih selektif dalam memberikan pinjaman.
Skor 5 – Kredit Macet
Tunggakan lebih dari 180 hari. Nama debitur masuk daftar hitam, hampir pasti ditolak ketika mengajukan kredit baru.

Kamu harus waspada apabila skor BI Checking masuk kategori 3-5. Banyak lembaga keuangan akan menolak pengajuan kredit, dan nama kamu akan tercatat di blacklist Bank Indonesia.

Cara Pemutihan BI Checking yang Macet

1. Bayar Semua Utang

Utang yang belum dilunasi adalah penyebab utama skor buruk. Lunasi semua cicilan pokok dan bunga agar status kredit bisa diperbarui.

2. Pantau Skor Secara Rutin

Setelah pelunasan, cek BI Checking atau SLIK OJK secara berkala untuk memastikan status kredit berubah menjadi lancar.

3. Minta Surat Klarifikasi dari Bank

Mintalah bank memberikan surat lunas atau klarifikasi yang menyatakan semua kewajiban sudah selesai. Dokumen ini menjadi bukti resmi saat melakukan pemutihan.

4. Laporkan ke OJK

Ajukan permintaan pembaruan data ke OJK dengan melampirkan surat dari bank. Proses ini penting agar status kamu di SLIK OJK segera diperbarui.

5. Ajukan Komplain Jika Perubahan Belum Tercatat

Kalau skor tetap buruk setelah melunasi utang, hubungi bank atau lembaga pembiayaan terkait. Tanyakan alasan status kredit belum diperbarui dan minta tindak lanjut resmi.

Dampak Jika BI Checking Tidak Dibersihkan

Sekalipun kamu tidak berencana mengajukan pinjaman lagi, skor buruk tetap berpengaruh. RIwayat kredit negatif bisa memengaruhi beberapa hal berikut ini.

Pengajuan Kredit Baru – Bank atau lembaga keuangan cenderung menolak pengajuan.
Penyewaan Properti atau Kendaraan – Beberapa pihak menggunakan BI Checking untuk mengecek kelayakan penyewa.
Peluang Karier Tertentu – Beberapa perusahaan mempertimbangkan riwayat kredit untuk posisi tertentu.
Kualitas Produk Keuangan – Skor buruk bisa membuat limit kartu kredit lebih rendah, bunga pinjaman lebih tinggi, dan persetujuan lebih lama.

Setelah BI Checking dan SLIK OJK kamu bersih, akses ke berbagai produk keuangan jadi lebih mudah. Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah pinjaman jaminan properti di Moladin Finance. Dengan sertifikat SHM, SHGB, atau SHMSRS yang legal, kamu bisa menjaminkan berbagai jenis properti, seperti rumah, ruko, apartemen, kos, kantor, atau gudang.

Proses pengajuan di Moladin Finance cepat dan mudah: cukup isi form, lakukan konsultasi dengan tim mereka, nilai aset kamu, dan dana siap dicairkan setelah akad pembiayaan selesai. Kamu juga bisa memilih skema angsuran dan tenor hingga 5 tahun, bahkan menjaminkan lebih dari satu properti sekaligus untuk mendapatkan plafon pinjaman yang lebih besar.

March 27, 2026 0 comment

Gaya Hidup

Cara Mengubah Girik dan Letter C Menjadi SHM di 2026

by Zihan Berliana Ram Ghani March 27, 2026

written by Zihan Berliana Ram Ghani

Mulai 2 Februari 2026, dokumen tanah adat yang belum didaftarkan resmi tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (PP 18/2021).

Beberapa jenis surat tanah yang tidak berlaku mulai tanggal tersebut antara lain: Letter C, Petok D, Landrente, Girik, Kekitir, Pipil, Verponding, Erfpacht, Opstal, dan Gebruik.

Bagi pemilik tanah dengan dokumen lama, penting untuk segera melakukan konversi menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) agar hak atas tanah terlindungi secara hukum dan tetap sah untuk transaksi jual beli, warisan, atau kepentingan lainnya.

Cara Ubah Girik dan Letter C Jadi SHM di 2026

Berikut cara ubah Girik dan Letter C jadi SHM agar resmi diakui negara dan bisa digunakan sebagai jaminan atau aset hukum.

1. Buat Surat Pernyataan Riwayat Kepemilikan

Kamu perlu menyiapkan surat yang menjelaskan riwayat kepemilikan dan penguasaan fisik tanah. Sertakan minimal dua saksi yang benar-benar mengetahui kondisi tanah dan sejarah kepemilikannya, misal tetangga atau tokoh masyarakat.

2. Dapatkan Pengesahan Desa/Kelurahan

Surat pernyataan tersebut harus diketahui oleh pihak desa atau kelurahan tempat tanah berada. Ini jadi bukti formal saat proses pendaftaran SHM di BPN.

3. Siapkan Dokumen Pendukung

Agar proses lancar, pastikan kamu membawa dokumen berikut:

Identitas diri (KTP, KK)
Informasi letak, luas, dan penggunaan tanah
Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa
Surat pernyataan penguasaan fisik tanah
Surat keterangan dari desa/kelurahan

4. Daftar di Kantor Pertanahan atau Aplikasi

Kamu bisa langsung datang ke Kantor Pertanahan setempat atau memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku agar proses lebih cepat dan transparan.

5. Proses Verifikasi dan Penerbitan SHM

BPN akan melakukan pengukuran, pemeriksaan, dan verifikasi tanah. Biasanya, proses ini memakan waktu sekitar 18 hari kerja, tergantung kelengkapan dokumen.

Biaya Pengurusan SHM

Apakah HGB Bisa Jadi SHM? Ini Syarat, Prosedur, dan Dokumen yang Perlu Disiapkan

Kalau kamu ingin mengubah Girik, Letter C, atau dokumen lama lainnya menjadi SHM, penting untuk tahu perkiraan biaya dan komponennya. Semua biaya mengacu pada PP No.128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP serta ketentuan BPHTB.

1. Biaya Pendaftaran di BPN

Setiap bidang tanah yang didaftarkan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000. Biaya ini berlaku untuk semua jenis tanah dan wajib dibayarkan saat kamu mengajukan permohonan SHM.

2. Biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Tanah

Setelah pendaftaran, BPN akan melakukan pengukuran dan pemetaan batas tanah. Besaran biaya tergantung luas tanah:

Sampai 10 hektare: TU = (Luas tanah ÷ 500 × HSBKu) + Rp100.000
10–1.000 hektare: TU = (Luas tanah ÷ 4.000 × HSBKu) + Rp14.000.000
Di atas 1.000 hektare: TU = (Luas tanah ÷ 10.000 × HSBKu) + Rp134.000.000

Keterangan: HSBKu = Harga Satuan Biaya Khusus, senilai Rp80.000 untuk kegiatan pengukuran termasuk bahan dan honor petugas.

3. Biaya Transportasi, Akomodasi, dan Konsumsi Petugas

Petugas BPN yang melakukan pengukuran dan pemeriksaan tanah biasanya memerlukan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Kisaran biaya ini sekitar Rp250.000, tergantung lokasi dan akses ke tanah yang akan diukur.

4. Biaya Pemeriksaan Tanah

Pemeriksaan tanah dilakukan Panitia A untuk memastikan status dan batas tanah. Besaran biayanya:

TPA = (Luas tanah ÷ 500 × HSKPa) + Rp350.000

Keterangan: HSKPa = Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan, senilai Rp67.000. Biaya ini mencakup bahan, honor panitia, dan administrasi sidang pemeriksaan tanah.

5. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

BPHTB dikenakan 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Contoh:

NPOP tanah 500 m² × Rp1.000.000/m² = Rp500.000.000
NPOPTKP = Rp60.000.000
BPHTB = 5% × (Rp500.000.000 – Rp60.000.000) = Rp22.000.000

Namun, beberapa daerah memiliki kebijakan pembebasan BPHTB, misal DKI Jakarta untuk NPOP ≤ Rp2 miliar.

6. Biaya Tambahan Jika Menggunakan Jasa Notaris / PPAT

Kalau tanah atau rumah dibeli melalui jual-beli, kamu perlu membuat Akta Jual Beli (AJB) di PPAT. Biayanya bervariasi, biasanya maksimal 1% dari nilai transaksi, tergantung harga tanah atau properti.

7. Simulasi Total Biaya SHM

Misal kamu punya tanah 500 m² di Jakarta:

Pendaftaran: Rp50.000
Pengukuran & pemetaan: Rp180.000
Pemeriksaan tanah: Rp417.000
Transportasi & akomodasi petugas: Rp250.000

Total biaya di BPN: Rp897.000

Jika tanah kamu di bawah NPOP Rp2 miliar, BPHTB bisa dibebaskan, sehingga total biaya tetap Rp897.000. Jika ada transaksi jual-beli, tambahkan biaya AJB maksimal 1% dari nilai jual.

Setelah tanahmu resmi memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), kepemilikanmu diakui secara hukum dan kamu bisa memanfaatkan properti sebagai jaminan pinjaman.

Di Moladin Finance, SHM-mu bisa dijadikan agunan untuk mendapatkan dana cepat dengan proses yang mudah, aman, dan terpercaya. Dengan begitu, asetmu bisa lebih produktif dan mendukung kebutuhan finansial tanpa harus menjual properti.

March 27, 2026 0 comment

Gaya Hidup

Biaya Appraisal: Pengertian, Fungsi, dan Perannya dalam Pengajuan Kredit

by Zihan Berliana Ram Ghani March 27, 2026

written by Zihan Berliana Ram Ghani

Pengajuan kredit properti biasanya melibatkan beberapa komponen biaya yang perlu dipahami sejak awal, salah satunya biaya appraisal. Biaya ini berkaitan dengan proses penilaian properti yang dilakukan untuk mengetahui nilai pasar dari aset yang akan dijadikan objek pembiayaan. Nilai tersebut nantinya menjadi dasar pertimbangan lembaga keuangan dalam menentukan besaran kredit yang dapat diberikan.

Biaya appraisal sering kali muncul saat pengajuan kredit rumah, KPR, maupun pembiayaan dengan jaminan properti. Meski demikian, masih banyak yang belum memahami fungsi dan perannya dalam proses pengajuan kredit. Melalui pembahasan ini, kamu bisa mengetahui pengertian biaya appraisal, fungsinya, serta bagaimana perannya dalam pengajuan kredit properti.

Apa Itu Proses Appraisal?

Proses appraisal adalah penilaian untuk mengetahui nilai pasar wajar suatu properti sebelum pengajuan kredit disetujui. Penilaian ini dilakukan oleh appraiser atau penilai independen agar hasilnya objektif dan sesuai kondisi pasar.

Secara praktis, proses appraisal biasanya meliputi:

Pemeriksaan kondisi fisik rumah atau bangunan
Pengecekan luas tanah dan bangunan
Penilaian lokasi dan akses lingkungan
Peninjauan dokumen legalitas seperti sertifikat
Perbandingan dengan harga properti serupa di sekitar

Hasil dari proses tersebut kemudian digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai properti. Nilai inilah yang membantu lembaga pembiayaan menilai kelayakan jaminan dan menentukan besaran pembiayaan yang dapat diberikan.

Pengertian Biaya Appraisal

Biaya appraisal adalah biaya yang dikenakan untuk layanan penilaian aset oleh penilai profesional. Penilaian ini biasanya dilakukan terhadap properti atau jaminan lain yang diajukan dalam proses kredit. Tujuannya untuk mengetahui nilai pasar wajar aset sehingga lembaga pembiayaan dapat menentukan besaran dana yang layak diberikan.

Bagi pemula, biaya appraisal bisa dipahami sebagai biaya survei dan analisis properti. Penilai akan mengecek kondisi bangunan, lokasi, luas tanah, hingga kelengkapan dokumen. Seluruh hasil penilaian kemudian disusun dalam laporan yang menjadi dasar pertimbangan persetujuan kredit.

Besaran biaya appraisal tidak selalu sama. Perbedaan dapat dipengaruhi oleh jenis aset, lokasi properti, serta tingkat kompleksitas penilaian. Pada umumnya, biaya ini dibayarkan di awal proses pengajuan kredit.

Namun, pada beberapa produk pembiayaan tertentu, biaya appraisal dapat ditanggung oleh pihak pemberi pembiayaan sehingga pemohon tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan, seperti di Moladin Finance.

Jenis-Jenis Appraisal

Appraisal memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan aset yang dinilai dan tujuan penilaiannya. Setiap jenis digunakan dalam kebutuhan yang berbeda, mulai dari kredit properti hingga penilaian bisnis. Berikut penjelasannya secara sederhana.

1. Appraisal Properti

Jenis ini paling sering digunakan dalam pengajuan kredit rumah atau pembiayaan dengan jaminan properti. Penilaian dilakukan terhadap rumah, apartemen, ruko, atau tanah untuk mengetahui nilai pasar wajar. Penilai biasanya mempertimbangkan kondisi bangunan, lokasi, luas lahan, serta lingkungan sekitar.

2. Appraisal Bisnis

Penilaian ini bertujuan mengetahui nilai suatu perusahaan secara keseluruhan. Faktor yang dilihat bisa berupa aset, pendapatan, potensi pertumbuhan, hingga kondisi pasar. Hasilnya biasanya digunakan dalam proses jual beli bisnis, merger, atau investasi.

3. Appraisal Aset Pribadi

Jenis appraisal ini digunakan untuk menilai barang milik individu seperti kendaraan, perhiasan, karya seni, atau barang koleksi. Penilaian dilakukan untuk kebutuhan tertentu, misalnya jual beli, pembagian warisan, atau pengajuan pembiayaan.

4. Appraisal Mesin dan Peralatan

Penilaian dilakukan terhadap mesin industri, alat berat, atau peralatan operasional perusahaan. Nilai yang ditentukan mempertimbangkan kondisi alat, usia pemakaian, dan nilai pasar saat ini.

5. Appraisal Keuangan

Jenis ini berkaitan dengan penilaian instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau portofolio investasi. Penilaian dilakukan untuk mengetahui nilai wajar aset keuangan dalam konteks investasi atau laporan keuangan.

6. Appraisal Asuransi

Penilaian ini digunakan untuk menentukan nilai pertanggungan asuransi. Tujuannya agar aset yang diasuransikan memiliki perlindungan sesuai dengan nilai sebenarnya.

7. Appraisal Pajak

Jenis appraisal ini berkaitan dengan penentuan nilai aset untuk keperluan perpajakan. Nilai yang digunakan biasanya mengikuti ketentuan tertentu sesuai aturan yang berlaku.

8. Appraisal Proyek

Penilaian dilakukan terhadap kelayakan suatu proyek, seperti pembangunan properti atau infrastruktur. Appraisal ini mempertimbangkan biaya, potensi keuntungan, serta risiko investasi.

Dari berbagai jenis tersebut, appraisal properti menjadi yang paling umum ditemui dalam pengajuan kredit atau pembiayaan dengan jaminan aset.

Syarat Mengajukan Appraisal

Pengajuan appraisal properti membutuhkan beberapa dokumen untuk membantu penilai menentukan nilai aset secara akurat. Dokumen yang diminta umumnya berkaitan dengan identitas pemohon dan legalitas properti yang akan dinilai. Kelengkapan dokumen ini juga mempercepat proses survei dan analisis.

Secara umum, berikut syarat yang perlu disiapkan:

Dokumen Identitas Pemohon

Dokumen ini digunakan untuk memastikan data pemilik atau pihak yang mengajukan penilaian.

KTP pemohon (dan pasangan jika sudah menikah)
Kartu Keluarga
NPWP (jika ada)
Buku nikah atau dokumen status pernikahan
Slip gaji atau bukti penghasilan (untuk karyawan)
Rekening koran atau mutasi tabungan beberapa bulan terakhir

Dokumen Properti yang Dinilai

Dokumen ini dibutuhkan untuk memastikan legalitas dan detail aset.

Sertifikat kepemilikan properti (SHM atau SHGB)
IMB atau PBG bangunan
SPPT PBB tahun terakhir
Denah atau informasi luas tanah dan bangunan
Foto properti (jika diminta)

Dokumen tersebut membantu penilai memahami kondisi aset secara menyeluruh sebelum melakukan survei langsung. Semakin lengkap data yang disiapkan, proses appraisal biasanya dapat berjalan lebih cepat dan hasil penilaian juga lebih akurat.

Faktor yang Memengaruhi Appraisal

beli-rumah-vs-ngontrak-Mofi- — Foto: CNBC Indonesia

Hasil appraisal tidak ditentukan oleh satu aspek saja. Penilai akan mempertimbangkan berbagai faktor agar nilai aset yang ditetapkan mendekati kondisi pasar sebenarnya. Berikut beberapa faktor yang paling berpengaruh dalam proses appraisal properti.

1. Lokasi Properti

Letak properti menjadi faktor utama dalam penilaian. Area yang dekat fasilitas umum, pusat bisnis, atau kawasan berkembang biasanya memiliki nilai lebih tinggi. Lingkungan yang aman dan tidak rawan banjir juga turut meningkatkan nilai appraisal.

2. Kondisi Fisik Bangunan

Usia bangunan, kualitas material, serta kondisi perawatan ikut memengaruhi hasil penilaian. Properti yang masih kokoh, terawat, dan minim kerusakan umumnya dinilai lebih tinggi dibandingkan bangunan yang membutuhkan banyak perbaikan.

3. Akses dan Infrastruktur

Kemudahan akses menuju lokasi properti menjadi pertimbangan penting. Jalan yang lebar, akses transportasi mudah, serta ketersediaan listrik, air, dan fasilitas umum dapat meningkatkan nilai aset.

4. Legalitas dan Dokumen

Kelengkapan dokumen seperti sertifikat, IMB atau PBG, dan PBB menjadi faktor penting. Data yang jelas dan sesuai dengan kondisi fisik membantu penilai memberikan nilai yang lebih optimal.

5. Harga Pasar di Sekitar

Penilai biasanya membandingkan properti dengan unit serupa di area yang sama. Jika harga properti di sekitar sedang tinggi, nilai appraisal juga cenderung ikut meningkat.

6. Kondisi Pasar Properti

Permintaan dan penawaran di pasar turut memengaruhi hasil appraisal. Ketika permintaan tinggi, nilai properti biasanya ikut terdorong naik.

7. Fungsi dan Tata Ruang

Desain bangunan, pembagian ruang, serta efisiensi penggunaan lahan juga menjadi pertimbangan. Tata ruang yang fungsional biasanya memberikan nilai tambah.

8. Lingkungan Sekitar

Kebersihan lingkungan, tingkat kebisingan, hingga risiko bencana menjadi faktor tambahan. Lingkungan yang nyaman dan tertata rapi cenderung dinilai lebih tinggi.

Semakin banyak faktor positif yang dimiliki properti, biasanya nilai appraisal yang dihasilkan juga akan semakin baik. Nilai tersebut nantinya menjadi salah satu acuan dalam menentukan kelayakan pembiayaan.

Berapa Lama Proses Appraisal?

Durasi proses appraisal bervariasi tergantung jenis aset, kompleksitas penilaian, dan kelengkapan dokumen. Selain waktu, nominal biaya juga berbeda-beda sesuai jenis aset yang dinilai. Berikut penjelasan lengkap:

1. Appraisal Properti

Untuk rumah atau apartemen, proses biasanya memakan waktu 1–2 minggu. Appraiser akan melakukan survei lokasi, cek kondisi fisik, dan analisis harga pasar. Biaya appraisal properti residensial umumnya berkisar Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000, sedangkan untuk rumah besar atau mewah bisa mencapai Rp5.000.000–Rp10.000.000 tergantung ukuran dan kompleksitas.

2. Appraisal Mesin dan Peralatan

Penilaian alat berat atau mesin industri memerlukan waktu 1–3 minggu karena harus mengecek kondisi teknis secara detail. Biaya appraisal mesin dan peralatan biasanya mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp4.000.000, tergantung jumlah dan jenis peralatan.

3. Appraisal Properti Pribadi

Barang pribadi seperti kendaraan, perhiasan, atau koleksi seni biasanya dinilai dalam waktu beberapa hari hingga 1–2 minggu. Biaya untuk appraisal jenis ini berkisar Rp500.000–Rp2.000.000, menyesuaikan jenis dan nilai aset.

4. Appraisal Keuangan

Instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau portofolio investasi biasanya membutuhkan waktu 1–2 minggu. Biaya appraisal keuangan bervariasi mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000 tergantung kompleksitas aset.

5. Appraisal Pajak

Penilaian untuk kepentingan pajak biasanya memakan waktu 2–3 minggu karena perlu menyesuaikan regulasi dan dokumen pendukung. Biayanya berkisar Rp1.500.000–Rp4.000.000, tergantung kompleksitas dan jenis aset.

6. Appraisal Bisnis

Penilaian sebuah perusahaan memakan waktu paling lama, mulai dari 2–8 minggu. Analisis meliputi laporan keuangan, potensi usaha, dan kondisi pasar. Biaya appraisal bisnis bisa mulai dari Rp5.000.000 hingga puluhan juta rupiah, tergantung ukuran dan kompleksitas perusahaan.

Secara umum, semakin lengkap dokumen dan mudah diakses asetnya, proses appraisal akan lebih cepat. Besaran biaya juga mengikuti tingkat kesulitan dan nilai aset yang dinilai.

Kalau mau lebih praktis, untuk pengajuan pembiayaan properti tanpa perlu biaya appraisal, Moladin Finance menyediakan layanan pinjaman jaminan properti dengan proses cepat dan aman.

Kapan Biaya Appraisal Harus Dibayar?

Biaya appraisal memiliki waktu pembayaran yang berbeda-beda tergantung kesepakatan dengan penilai atau lembaga keuangan.

1. Pembayaran di Muka

Biasanya, biaya appraisal dibayarkan di awal sebelum penilai melakukan inspeksi dan analisis. Cara ini memastikan proses penilaian bisa berjalan lancar tanpa hambatan.

2. Pembayaran Setelah Inspeksi

Dalam beberapa kasus, terutama untuk properti pribadi atau bisnis kecil, biaya dibayarkan setelah appraiser selesai inspeksi dan menyerahkan laporan penilaian.

3. Pembayaran dengan Cara Lain

Beberapa skema pembiayaan memungkinkan biaya appraisal digabung dengan biaya administrasi kredit atau dicicil bersama tenor pinjaman. Namun, metode ini tergantung kebijakan lembaga keuangan.

Biaya Appraisal: Pengertian, Fungsi, dan Perannya dalam Pengajuan Kredit

Apakah Biaya Appraisal Bisa Gratis?

Dalam pengajuan kredit atau pinjaman properti, biaya appraisal biasanya menjadi kewajiban debitur. Namun, ada beberapa lembaga pembiayaan yang menawarkan kemudahan dengan biaya appraisal gratis, terutama untuk jenis pinjaman tertentu.

Pinjaman Jaminan Properti di Moladin Finance

Moladin Finance memberikan kemudahan bagi kamu yang ingin memanfaatkan sertifikat properti sebagai jaminan. Salah satu keuntungannya adalah tidak dikenakan biaya appraisal sehingga proses pengajuan lebih hemat dan praktis. Layanan ini bisa digunakan untuk berbagai jenis properti, seperti rumah, ruko, apartemen, atau tanah dengan SHM maupun HGB.

Dengan proses cepat dan fleksibel, dana pinjaman bisa cair hingga Rp10 miliar. Kamu juga bisa memilih skema angsuran sesuai kebutuhan, sementara tim Moladin Finance akan membantu menilai aset kamu secara profesional tanpa tambahan biaya appraisal.

Jika kamu ingin memanfaatkan properti sebagai jaminan tanpa harus membayar biaya appraisal, Moladin Finance bisa menjadi solusi tepat. Prosesnya mudah, aman, dan diawasi oleh OJK sehingga kamu bisa segera mendapatkan dana untuk kebutuhan modal usaha, renovasi, atau keperluan lainnya.Ajukan pinjaman sekarang di Moladin Finance dan buka peluang lebih besar dengan aset properti kamu.

March 27, 2026 0 comment

Gaya Hidup

Apa Itu SHM? Ini Pengertian, Fungsi, dan Cara Mengurusnya

by Zihan Berliana Ram Ghani March 27, 2026

written by Zihan Berliana Ram Ghani

Jenis sertifikat properti menjadi hal penting untuk dipahami sebelum membeli atau memiliki rumah. Salah satu yang paling sering dibahas adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) karena memiliki kekuatan hukum paling tinggi dalam kepemilikan properti. Namun, masih banyak yang belum mengetahui secara jelas apa itu SHM, apa saja fungsinya, serta bagaimana perbedaannya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Melalui pembahasan ini, kamu bisa memahami apa itu SHM, mulai dari pengertian, fungsi, hingga perbedaannya dengan SHGB. Pemahaman tersebut membantu kamu dalam menentukan status kepemilikan properti sekaligus mengurangi risiko di kemudian hari.

Pengertian SHM

Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan salah satu jenis sertifikat tanah yang diakui dalam hukum pertanahan di Indonesia. Melansir ATR/BPN, SHM menjadi dokumen legalitas tertinggi yang membuktikan kepemilikan penuh atas tanah maupun bangunan. Sertifikat ini diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

Ketentuan mengenai SHM diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam aturan tersebut, SHM diposisikan sebagai bukti kepemilikan paling kuat dengan hak yang bersifat turun-temurun dan tidak memiliki batas waktu. Status ini membuat SHM dianggap sebagai bentuk kepemilikan properti yang paling aman dibandingkan jenis sertifikat lainnya.

Pemilik SHM memiliki kewenangan penuh atas properti yang dimiliki. Hak tersebut mencakup penggunaan, pengalihan melalui jual beli, pewarisan kepada ahli waris, hingga menjadikan properti sebagai jaminan pembiayaan sesuai kebutuhan. Fleksibilitas inilah yang membuat SHM banyak diminati dalam transaksi properti.

Di dalam SHM terdapat sejumlah informasi penting terkait properti, antara lain:

Nama pemilik tanah atau bangunan
Luas tanah atau bangunan
Lokasi properti
Denah atau bentuk tanah atau bangunan
Tanggal penerbitan sertifikat
Nama dan tanda tangan pejabat berwenang
Cap dan stempel sebagai tanda keabsahan dokumen

Informasi tersebut menjadi dasar identifikasi kepemilikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap properti. Jika kamu baru saja membeli rumah, balik nama SHM sebaiknya segera dilakukan agar status kepemilikan tercatat secara resmi. Proses ini umumnya dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum didaftarkan ke BPN.

Fungsi SHM

Kepemilikan properti yang jelas menjadi faktor penting untuk menghindari berbagai risiko di masa depan. SHM memiliki peran utama dalam memberikan kepastian hukum sekaligus mempermudah berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan aset properti. Berikut beberapa fungsi SHM yang perlu kamu ketahui.

1. Bukti Kepemilikan yang Sah

SHM berfungsi sebagai bukti kepemilikan paling kuat atas tanah maupun bangunan. Nama yang tercantum di dalam sertifikat menunjukkan pemilik sah properti tersebut. Status ini memberikan hak penuh kepada pemilik untuk menggunakan dan mengelola aset sesuai kebutuhan.

2. Memberikan Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi salah satu fungsi utama SHM. Kepemilikan yang tercatat secara resmi membantu melindungi hak pemilik dari klaim pihak lain. Risiko sengketa juga dapat diminimalkan karena data kepemilikan sudah tercatat di instansi pertanahan.

3. Mempermudah Proses Transaksi Properti

Proses jual beli properti cenderung lebih mudah ketika statusnya sudah SHM. Pembeli biasanya lebih percaya terhadap legalitas properti yang memiliki sertifikat hak milik. Dokumen ini juga membantu mempercepat proses administrasi saat terjadi pengalihan kepemilikan.

4. Meningkatkan Nilai Jual Properti

Properti dengan status SHM umumnya memiliki nilai jual lebih tinggi. Kepastian hukum dan kepemilikan penuh membuat aset lebih menarik bagi calon pembeli maupun investor. Kondisi ini dapat memberikan keuntungan ketika properti dijual di kemudian hari.

5. Dapat Digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan

SHM dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk memperoleh dana tambahan. Banyak lembaga pembiayaan menerima sertifikat hak milik sebagai jaminan karena memiliki kekuatan hukum yang jelas. Melalui pinjaman jaminan properti di Moladin Finance, SHM bisa digunakan untuk mendapatkan dana renovasi rumah, kebutuhan usaha, maupun kebutuhan multiguna lainnya.

6. Mengurangi Risiko Sengketa Kepemilikan

Data kepemilikan yang tercatat dalam SHM membantu mengurangi potensi konflik. Informasi terkait pemilik, luas tanah, hingga lokasi tercantum secara resmi. Hal ini membuat proses pembuktian kepemilikan menjadi lebih jelas apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.

7. Mempermudah Perencanaan Aset Jangka Panjang

SHM juga berfungsi dalam perencanaan aset jangka panjang, seperti pewarisan atau pengalihan kepemilikan kepada keluarga. Status kepemilikan yang jelas membantu proses administrasi berjalan lebih tertib dan menghindari perselisihan antar ahli waris.

Syarat Mengurus SHM

Pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) membutuhkan beberapa dokumen pendukung sesuai dengan kondisi properti. Persyaratan untuk tanah yang belum bersertifikat biasanya berbeda dengan proses balik nama karena jual beli maupun pewarisan. Kelengkapan dokumen sejak awal membantu proses pengurusan berjalan lebih lancar.

1. Syarat Pembuatan SHM untuk Tanah atau Bangunan Belum Bersertifikat

Pengajuan SHM pada tanah atau bangunan yang belum memiliki sertifikat memerlukan dokumen dasar sebagai bukti kepemilikan awal. Dokumen tersebut umumnya meliputi:

Dokumen kepemilikan awal seperti girik, petok, atau sertifikat HGB (jika ada)
Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan Kartu Keluarga
Dokumen izin bangunan seperti IMB atau PBG (jika bangunan sudah berdiri)
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB terbaru
Surat pernyataan kepemilikan tanah yang ditandatangani pemohon
Dokumen pendukung lain dari kelurahan atau desa sesuai kebutuhan

Dokumen tersebut digunakan untuk memastikan riwayat kepemilikan tanah sebelum diterbitkan SHM.

2. Syarat Balik Nama SHM karena Jual Beli

Proses balik nama setelah transaksi jual beli memerlukan dokumen tambahan untuk membuktikan peralihan kepemilikan. Beberapa dokumen yang biasanya diperlukan antara lain:

Sertifikat asli tanah atau bangunan
Akta Jual Beli (AJB) dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Fotokopi identitas penjual dan pembeli
Bukti pembayaran pajak terkait transaksi
Surat keterangan riwayat tanah
Surat keterangan tidak sengketa dari kelurahan atau desa

Kelengkapan dokumen tersebut membantu proses perubahan nama pemilik dalam sertifikat.

3. Syarat Balik Nama SHM karena Warisan

Pengurusan SHM melalui jalur pewarisan juga memerlukan dokumen khusus yang berkaitan dengan ahli waris. Dokumen yang umumnya dibutuhkan meliputi:

Sertifikat asli tanah atau bangunan
Surat keterangan waris yang sah
Surat kematian pemilik sebelumnya
Identitas seluruh ahli waris
Surat keterangan dari kelurahan atau desa
Dokumen riwayat kepemilikan tanah

Proses ini bertujuan memastikan kepemilikan berpindah secara sah kepada ahli waris yang berhak.

Cara Mengurus SHM

Pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) dilakukan melalui beberapa tahapan di kantor pertanahan. Proses ini berlaku baik untuk pembuatan sertifikat baru maupun perubahan kepemilikan. Berikut langkah-langkah umum yang perlu kamu ketahui.

1. Mengajukan Permohonan ke Kantor Pertanahan

Langkah awal dimulai dengan mendatangi kantor ATR/BPN sesuai lokasi properti. Seluruh dokumen persyaratan disiapkan terlebih dahulu agar proses berjalan lancar. Petugas akan memberikan formulir permohonan yang perlu diisi sebelum berkas diserahkan untuk diperiksa.

2. Pemeriksaan Dokumen dan Penjadwalan Pengukuran

Berkas yang sudah diserahkan akan diperiksa oleh petugas. Jika dinyatakan lengkap, pemohon biasanya akan menerima tanda terima. Selanjutnya, petugas menjadwalkan kunjungan ke lokasi untuk melakukan pengukuran tanah secara langsung.

3. Proses Pengukuran Lahan

Petugas pertanahan melakukan pengukuran untuk memastikan luas dan batas-batas bidang tanah. Hasil pengukuran ini menjadi dasar pembuatan peta bidang dan dokumen teknis yang akan digunakan dalam penerbitan sertifikat.

4. Pembuatan dan Pengesahan Surat Ukur

Data hasil pengukuran kemudian dituangkan dalam surat ukur. Dokumen ini akan diverifikasi dan disahkan oleh pejabat berwenang. Setelah disetujui, data tersebut masuk ke tahap administrasi berikutnya.

5. Penelitian oleh Tim Pertanahan

Tahap berikutnya adalah penelitian data oleh tim yang terdiri dari petugas pertanahan dan pihak pemerintah setempat. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan status tanah jelas serta tidak ada masalah kepemilikan.

6. Pengumuman Data Tanah

Data yuridis tanah akan diumumkan di kantor kelurahan atau desa setempat dalam jangka waktu tertentu. Pengumuman ini memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk menyampaikan keberatan jika ada klaim atas tanah tersebut.

7. Pembayaran Pajak dan Biaya Administrasi

Setelah proses penelitian selesai, pemohon perlu menyelesaikan kewajiban biaya seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya administrasi lainnya. Besaran biaya biasanya disesuaikan dengan nilai tanah.

8. Penerbitan dan Pengambilan Sertifikat

Jika seluruh tahapan sudah dilalui dan tidak ada keberatan dari pihak lain, kantor pertanahan akan menerbitkan SHM. Sertifikat kemudian dapat diambil oleh pemohon sesuai jadwal yang ditentukan. Proses keseluruhan umumnya memerlukan waktu beberapa bulan hingga sertifikat selesai diterbitkan.

Perbedaan SHM dan SHGB

Perbedaan antara Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) terletak pada status kepemilikan, jangka waktu, serta hak yang dimiliki pemegang sertifikat. Memahami perbedaan ini penting sebelum membeli properti agar kamu mengetahui tingkat keamanan dan fleksibilitas penggunaannya.

1. Status Kepemilikan

SHM menunjukkan kepemilikan penuh atas tanah dan bangunan. Pemilik memiliki hak sepenuhnya terhadap properti tersebut. Sementara itu, SHGB hanya memberikan hak untuk menggunakan dan mendirikan bangunan di atas tanah yang secara hukum bukan sepenuhnya milik pemegang sertifikat.

2. Jangka Waktu Kepemilikan

SHM tidak memiliki batas waktu dan berlaku selama kepemilikan tidak dialihkan. Sertifikat ini juga dapat diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan SHGB yang memiliki masa berlaku terbatas, biasanya sekitar 30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Hak Penggunaan Properti

Pemegang SHM memiliki kebebasan penuh dalam menggunakan properti, termasuk menjual, menghibahkan, atau menjadikannya jaminan pembiayaan. Pemegang SHGB tetap memiliki hak penggunaan, tetapi terbatas pada jangka waktu yang telah ditentukan.

4. Tingkat Keamanan Kepemilikan

SHM dianggap memiliki tingkat keamanan lebih tinggi karena kepemilikannya bersifat permanen. SHGB tetap memiliki perlindungan hukum, tetapi ada risiko harus melakukan perpanjangan saat masa berlaku habis.

5. Nilai Properti

Properti dengan status SHM umumnya memiliki nilai jual lebih tinggi. Kepastian kepemilikan menjadi faktor utama yang membuat banyak pembeli lebih memilih SHM. Properti dengan SHGB biasanya memiliki harga lebih terjangkau karena statusnya terbatas waktu.

6. Penggunaan sebagai Jaminan Pembiayaan

SHM lebih fleksibel digunakan sebagai jaminan pembiayaan karena status kepemilikannya kuat. SHGB juga dapat dijadikan agunan, tetapi biasanya mempertimbangkan sisa masa berlaku sertifikat.

Pemahaman tentang SHM membantu memastikan kepemilikan properti memiliki kekuatan hukum yang jelas dan aman. Sertifikat ini memberikan kepastian status kepemilikan sekaligus memudahkan berbagai kebutuhan seperti transaksi, pewarisan, hingga perencanaan aset jangka panjang.

Pengetahuan mengenai fungsi, syarat, dan cara mengurus SHM membuat pengelolaan properti dapat dilakukan dengan lebih optimal. Selain itu, SHM juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan finansial.

Jika kamu membutuhkan dana tambahan, sertifikat hak milik dapat digunakan sebagai jaminan properti. Melalui pinjaman jaminan properti di Moladin Finance, kamu bisa mengajukan pembiayaan dengan proses cepat, pilihan angsuran fleksibel, serta pencairan dana yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Opsi ini dapat menjadi solusi ketika kamu ingin memanfaatkan aset properti untuk berbagai rencana tanpa mengubah status kepemilikannya.

March 27, 2026 0 comment

Pinjaman

Cara Mendapatkan Pinjaman Renovasi Rumah dengan Proses Mudah

by Zihan Berliana Ram Ghani March 27, 2026

written by Zihan Berliana Ram Ghani

Renovasi rumah sering menjadi langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus menyesuaikan kebutuhan penghuni. Mulai dari memperbaiki atap yang bocor, memperluas ruangan, hingga memperbarui tampilan interior, semua tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Di tengah kebutuhan tersebut, pinjaman renovasi rumah bisa menjadi solusi agar rencana perbaikan hunian tetap berjalan tanpa harus menunggu dana terkumpul terlalu lama.

Dengan proses pengajuan yang kini semakin mudah, kamu bisa mendapatkan dana renovasi melalui berbagai pilihan pembiayaan yang tersedia, salah satunya dengan pinjaman jaminan properti.

Namun, sebelum mengajukan pinjaman, penting untuk memahami syarat, langkah pengajuan, serta tips memilih produk yang sesuai dengan kemampuan finansial. Dengan persiapan yang tepat, renovasi rumah dapat dilakukan lebih terencana dan aman secara keuangan.

Mengapa Renovasi Rumah Membutuhkan Perencanaan Dana?

Renovasi rumah sering dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus menyesuaikan fungsi hunian sesuai kebutuhan. Biaya yang dibutuhkan bisa cukup besar, tergantung skala pekerjaan, pilihan material, hingga ongkos tenaga kerja.

Perencanaan dana menjadi penting agar proses renovasi berjalan terarah dan tidak menimbulkan beban finansial yang berlebihan. Tanpa perhitungan yang matang, renovasi berisiko berhenti di tengah jalan karena dana tidak mencukupi. Kondisi tersebut dapat membuat biaya justru membengkak, terutama jika pekerjaan harus ditunda atau dilakukan secara bertahap.

Perencanaan yang baik membantu kamu menentukan prioritas, seperti memperbaiki bagian rumah yang paling mendesak terlebih dahulu. Selain itu, perencanaan dana juga memudahkan kamu memperkirakan total kebutuhan biaya secara lebih realistis, termasuk menyediakan anggaran cadangan untuk kebutuhan tak terduga.

Cara Mendapatkan Pinjaman Renovasi Rumah dengan Proses Mudah

Mendapatkan dana untuk renovasi rumah bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pinjaman jaminan properti di Moladin Finance. Skema ini memungkinkan kamu memanfaatkan aset properti yang dimiliki untuk memperoleh dana dengan nominal besar dan proses yang relatif cepat. Agar pengajuan berjalan lancar, ada beberapa langkah yang perlu kamu lakukan.

1. Tentukan Kebutuhan Dana Renovasi

Langkah pertama adalah menghitung kebutuhan biaya renovasi secara rinci. Perkirakan biaya material, tenaga kerja, hingga cadangan dana untuk kebutuhan tambahan. Dengan perhitungan yang jelas, kamu bisa menentukan nominal pinjaman yang sesuai tanpa berlebihan.

2. Pilih Skema Pinjaman yang Sesuai

Melalui pinjaman jaminan properti di Moladin Finance, kamu bisa memilih skema pembiayaan yang fleksibel. Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk renovasi rumah, kebutuhan multiguna, hingga pengembangan investasi. Kamu juga dapat menyesuaikan tenor dan besaran angsuran sesuai kemampuan finansial.

3. Siapkan Properti sebagai Jaminan

Properti yang bisa dijadikan agunan cukup beragam, seperti rumah tinggal, ruko, apartemen, hingga gedung kos. Sertifikat yang digunakan biasanya berupa SHM, SHGB, atau SHMSRS. Pastikan dokumen properti lengkap agar proses verifikasi berjalan lebih cepat.

4. Lengkapi Dokumen Pengajuan

Beberapa dokumen umum yang perlu disiapkan antara lain identitas diri, sertifikat properti, dokumen pendukung seperti PBB dan IMB/PBG, serta bukti penghasilan. Jika pengajuan dilakukan atas nama badan usaha, dokumen legalitas perusahaan dan laporan keuangan juga diperlukan.

5. Ajukan dan Tunggu Proses Verifikasi

Setelah semua persyaratan lengkap, kamu bisa mengajukan pinjaman. Tim akan melakukan proses verifikasi data dan penilaian properti. Jika disetujui, pencairan dana dapat dilakukan ke rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Dana Cair dan Renovasi Bisa Dimulai

Setelah dana cair, kamu bisa langsung memulai renovasi rumah sesuai rencana. Dengan nominal pembiayaan yang bisa mencapai miliaran rupiah, pinjaman jaminan properti di Moladin Finance dapat menjadi solusi untuk mewujudkan hunian yang lebih nyaman tanpa harus menjual aset yang dimiliki.

Syarat Pengajuan Pinjaman Sertifikat Properti

Berikut beberapa syarat umum untuk mengajukan pinjaman jaminan properti di Moladin Finance. Pastikan kamu memenuhi ketentuan ini agar proses pengajuan dapat berjalan lebih lancar.

1. Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha

Pengajuan dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Fleksibilitas ini memungkinkan individu maupun pelaku usaha memanfaatkan aset properti sebagai jaminan untuk memperoleh dana renovasi rumah atau kebutuhan lainnya.

2. Ketentuan Usia dan Profesi

Untuk individu, usia minimum saat pengajuan adalah 21 tahun dan maksimal 60 tahun. Sementara itu, batas usia maksimal saat pelunasan adalah 65 tahun. Profesi yang dapat mengajukan meliputi wiraswasta dengan minimal lama usaha 2 tahun, profesional, maupun karyawan dengan penghasilan tetap.

3. Ketentuan untuk Perseroan Terbatas (PT)

Bagi pemohon berbentuk badan usaha, perusahaan harus sudah berdiri minimal 2 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan usaha memiliki rekam jejak operasional yang cukup sebelum mengajukan pinjaman jaminan properti di Moladin Finance.

4. Memiliki Properti sebagai Jaminan

Pemohon wajib memiliki aset properti yang dapat dijadikan agunan. Jenis properti yang dapat digunakan antara lain rumah tinggal, ruko, rukan, apartemen, dan bangunan sejenis. Tanah kosong atau kavling umumnya tidak termasuk dalam kategori jaminan yang dapat diajukan.

Keuntungan Pinjaman Renovasi dengan Jaminan Properti

Pinjaman jaminan properti dapat membantu kamu mendapatkan dana renovasi rumah dengan nominal besar dan tenor fleksibel. Skema ini cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan renovasi, mulai dari perbaikan ringan hingga pembangunan ulang sebagian bangunan.

1. Plafon Pinjaman Lebih Besar

Plafon pinjaman yang lebih besar memungkinkan renovasi dilakukan secara menyeluruh. Alokasi dana dapat mencakup perbaikan struktur bangunan, penambahan ruangan, hingga pembaruan interior sesuai kebutuhan.

2. Tenor Lebih Panjang dan Angsuran Fleksibel

Pilihan tenor yang lebih panjang memberikan keleluasaan dalam mengatur cicilan bulanan. Besaran angsuran dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan agar tetap nyaman selama masa pembayaran.

3. Suku Bunga Lebih Ringan

Penggunaan properti sebagai jaminan membuat bunga pinjaman cenderung lebih ringan dibandingkan pinjaman tanpa agunan. Hal ini membantu menjaga total biaya pembiayaan tetap efisien untuk kebutuhan renovasi.

4. Dana Bisa Digunakan Sesuai Kebutuhan

Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan renovasi, mulai dari pembelian material bangunan, biaya tenaga kerja, hingga penambahan fasilitas rumah. Fleksibilitas penggunaan dana memudahkan perencanaan renovasi secara lebih optimal.

5. Proses Pengajuan Relatif Mudah

Proses pengajuan dapat berjalan lancar selama dokumen lengkap dan properti memenuhi kriteria. Setelah disetujui, dana akan dicairkan ke rekening sehingga renovasi rumah bisa segera dimulai.

Renovasi rumah membutuhkan perencanaan matang, termasuk dalam hal pendanaan. Melalui pinjaman jaminan properti, seperti sertifikat rumah, kos, kantor, apartemen di Moladin Finance, kamu bisa memperoleh dana renovasi dengan plafon besar dan tenor yang dapat disesuaikan.

Proses pengajuan yang jelas serta fleksibilitas penggunaan dana membuat pembiayaan ini dapat menjadi solusi untuk mewujudkan hunian yang lebih nyaman sesuai kebutuhanmu.

March 27, 2026 0 comment

Tips

10 Tren Rumah Terbaru 2026: Konsep, Desain, dan Interior Modern

by Zihan Berliana Ram Ghani March 26, 2026

written by Zihan Berliana Ram Ghani

Hunian di 2026 menghadirkan banyak inovasi yang menyesuaikan gaya hidup modern dan kebutuhan fungsional. Dari konsep rumah minimalis hingga eksterior yang ramah lingkungan, setiap detail desain kini semakin diperhatikan untuk menciptakan kenyamanan maksimal.

Desain interior juga berkembang, menggabungkan estetika dan teknologi smart living yang membuat rumah lebih praktis sekaligus stylish. Tren warna, material, hingga tata ruang pun ikut berubah seiring gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis.

Mengenal tren rumah terbaru membantu kamu merencanakan hunian yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga efisien, ramah lingkungan, dan sesuai kebutuhan keluarga. Berikut ulasan 10 tren rumah 2026 yang bisa menjadi inspirasi hunian impianmu.

Tren Rumah Terbaru 2026

Hunian modern semakin menekankan keseimbangan antara estetika, kenyamanan, dan efisiensi energi. Tren rumah 2026 menghadirkan berbagai konsep yang memadukan elemen alam, teknologi, serta desain fungsional. Berikut beberapa tren yang patut menjadi inspirasi saat membangun atau merenovasi rumah.

1. Modern Natural yang Hangat

Gaya modern natural tetap menjadi favorit di 2026 karena menghadirkan ketenangan di tengah kehidupan urban yang padat. Konsep ini menggabungkan garis desain modern dengan elemen alami, seperti kayu, batu alam, dan warna-warna bumi, sehingga menciptakan interior yang hangat dan mengundang. Rumah terasa lebih hidup dengan pencahayaan alami maksimal melalui bukaan besar dan jendela lebar, yang juga membuat sirkulasi udara lebih lancar.

Material: Batu alam travertine, kayu oak, lantai granit beige.
Warna: Palet bumi, krem, cokelat muda.
Fitur: Bukaan besar, pencahayaan alami maksimal, ventilasi silang.
Keunggulan: Keseimbangan estetika modern dengan kenyamanan alami dan kesehatan penghuni.

2. Japandi Kontemporer

Gaya Japandi terus berkembang hingga 2026 dengan versi kontemporer yang lebih adaptif. Konsep ini memadukan kesederhanaan dan ketenangan Jepang dengan fungsionalitas Skandinavia. Rumah terasa lapang, rapi, dan menenangkan, cocok untuk kehidupan perkotaan. Detail material dan kualitas furnitur menjadi fokus utama, sementara warna netral memberikan kesan timeless. Japandi kontemporer juga mempermudah pengaturan ruang agar tetap efisien dan fungsional, sehingga setiap sudut rumah memiliki tujuan dan manfaat.

Material: Kayu ringan, furnitur minimalis berkualitas, kain alami untuk sofa dan tirai.
Warna: Netral, beige, putih, abu lembut.
Fitur: Ruang terbuka, storage fungsional, pencahayaan lembut.
Keunggulan: Hunian urban tetap nyaman, rapi, dan menenangkan tanpa berlebihan.

3. Industrial Soft Minimalist

Tren rumah industrial mengalami transformasi menjadi versi yang lebih soft dan ramah untuk keluarga. Beton ekspos, logam hitam, dan aksen gelap dikombinasikan dengan tekstur lembut, furnitur kayu, dan pencahayaan hangat. Desain ini mempertahankan karakter tegas dari industrial, tetapi lebih mengutamakan kenyamanan visual dan psikologis. Nuansa minimalis membuat ruangan tetap lapang, sementara lantai seamless berukuran besar membantu menciptakan kesan ruang yang menyatu dan bersih.

Material: Beton ekspos, logam hitam, kayu finishing halus.
Warna: Abu-abu, hitam, kayu natural.
Fitur: Pencahayaan hangat, lantai seamless 80×80, area terbuka multifungsi.
Keunggulan: Kesan tegas tetap ada, tetapi interior terasa hangat dan nyaman untuk keluarga.

4. Beyond Japandi

Konsep Beyond Japandi menekankan keberlanjutan, kualitas material, dan timelessness. Furnitur dan material yang digunakan lebih premium, mendukung penggunaan bertahun-tahun tanpa kehilangan nilai estetika. Rumah tampak elegan, sederhana, dan menenangkan. Konsep ini juga menekankan integrasi elemen alami, pencahayaan maksimal, dan ventilasi yang baik.

Material: Kayu solid, fiber cement, WPC, batu alam untuk aksen.
Warna: Earth tone, muted colors, natural beige.
Fitur: Furniture ergonomis, ventilasi silang, pencahayaan alami maksimal.
Keunggulan: Hunian nyaman, timeless, dan investasi jangka panjang bagi pemilik rumah.

5. Perpaduan Geometris Modern dan Kayu

Rumah modern tropis tetap mengadopsi garis geometris tegas yang bersih, tetapi kesan kaku dilembutkan dengan penggunaan elemen kayu pada fasad dan interior. Elemen kayu menghadirkan nuansa hangat dan menyambut, membuat rumah terasa lebih ramah. Konsep ini juga menekankan integrasi ruang dalam dan luar sehingga hunian terasa lebih luas dan terbuka. Pemilihan kayu yang tepat, termasuk alternatif fiber cement atau WPC, memberikan tampilan alami sekaligus awet tanpa perawatan ekstra.

Material: Kayu alami, WPC, fiber cement.
Warna: Netral, cokelat hangat.
Fitur: Fasad kayu, panel kayu interior, bukaan besar ke taman atau halaman belakang.
Keunggulan: Rumah terasa hangat, welcoming, dan tetap modern.

6. Atap Bertritisan untuk Respons Iklim

Desain rumah modern tropis semakin sadar iklim. Atap miring dengan tritisan lebar melindungi dinding dan jendela dari hujan dan panas langsung, sehingga membantu menjaga suhu interior tetap nyaman. Bentuk atap limasan atau pelana menjadi favorit karena efektif mengalirkan air hujan. Tritisan juga mengurangi paparan panas langsung ke dinding dan kaca, membantu rumah lebih hemat energi.

Bentuk: Atap limasan, pelana, dengan tritisan lebar.
Fitur: Perlindungan dari hujan dan panas, estetika modern tropis.
Keunggulan: Rumah sejuk, aman dari curah hujan tinggi, dan efisien energi.

7. Bukaan Maksimal untuk Hemat Energi

Efisiensi energi menjadi fokus di 2026. Rumah didesain memaksimalkan cahaya alami dan ventilasi silang sehingga penghuni tidak sepenuhnya bergantung pada AC. Jendela besar dan pintu geser memungkinkan pencahayaan optimal sekaligus memperluas pandangan ke luar. Konsep ini mendukung kesehatan dan kenyamanan penghuni, sekaligus mengurangi konsumsi listrik.

Fitur: Jendela besar, pintu lipat/geser kaca lebar.
Manfaat: Pencahayaan alami maksimal, ventilasi silang, rumah lebih sejuk.
Keunggulan: Hunian hemat energi, sehat, dan nyaman.

8. Warna dan Tekstur Alami

Palet warna bumi dan material jujur kembali mendominasi interior 2026. Beton ekspos dan lantai kayu menampilkan tekstur asli, memberikan kesan autentik dan hangat. Material lantai seperti SPC atau parket membuat pijakan nyaman tanpa mengurangi estetika. Konsep ini membuat rumah terasa lebih hidup dan dekat dengan alam.

Material: Beton ekspos, kayu, SPC, parket.
Warna: Earth tone, natural wood, abu-abu hangat.
Keunggulan: Interior hangat, alami, dan estetika bertahan lama.

9. Efisiensi Ruang di Lahan Terbatas

Harga tanah yang tinggi membuat efisiensi ruang menjadi prioritas. Rumah dibuat multifungsi dengan storage tersembunyi agar setiap area dapat digunakan secara optimal. Ukuran ruangan tidak berlebihan, tetapi tetap nyaman. Konsep ini menekankan kualitas penggunaan ruang, bukan hanya luas.

Strategi: Storage tersembunyi, ruang multifungsi.
Fitur: Desain lapang tanpa mengorbankan kenyamanan.
Keunggulan: Hunian tetap nyaman meski lahan terbatas, fungsi maksimal per meter persegi.

10. Smart Living dan Teknologi Terintegrasi

Teknologi pintar semakin umum di rumah 2026. Sensor, smart lighting, sistem keamanan, hingga pengaturan suhu otomatis membuat hunian lebih efisien dan nyaman. Teknologi ini dapat membantu penghematan energi dan meningkatkan keamanan.

Fitur: Smart lock, lampu otomatis, sensor suhu dan cahaya.
Manfaat: Kemudahan hidup, keamanan, efisiensi energi.
Keunggulan: Rumah modern, aman, nyaman, dan hemat energi.

Itulah tren hunian 2026 yang mengutamakan kenyamanan, efisiensi, dan estetika. Jika kamu membutuhkan dana untuk renovasi, memperluas rumah, atau investasi properti, Moladin Finance bisa jadi solusi.

Properti kamu bisa dijaminkan, mulai dari rumah, apartemen, hingga ruko, dengan proses cepat, aman, dan pencairan dana yang fleksibel sesuai kebutuhan. Skema angsuran dan tenor juga bisa dipilih sesuai kemampuanmu.

Moladin Finance diawasi OJK, jadi transaksi tetap aman dan terpercaya. Layanan ini membantu hunian idamanmu terasa nyaman.

March 26, 2026 0 comment

Tips

10 Contoh Kwitansi Jual Beli Tanah Resmi 2026, Lengkap!

by Zihan Berliana Ram Ghani March 26, 2026

written by Zihan Berliana Ram Ghani

Transaksi jual beli tanah memerlukan bukti pembayaran yang sah agar kedua belah pihak terlindungi secara hukum. Kwitansi resmi menjadi dokumen penting yang mencatat jumlah pembayaran, identitas penjual dan pembeli, serta rincian tanah yang diperjualbelikan.

Kwitansi yang lengkap dan sesuai ketentuan memastikan transaksi tercatat secara resmi, meminimalkan risiko sengketa, dan mempermudah proses administrasi jika diperlukan di kemudian hari.

Berikut ini akan dibahas 10 contoh kwitansi jual beli tanah resmi 2026 yang bisa dijadikan referensi untuk transaksi Anda, lengkap dengan format yang aman dan terpercaya.

Pentingnya Kwitansi Jual Beli Tanah

Dalam transaksi properti, kwitansi jual beli tanah merupakan tanda terima sekaligus bukti resmi yang melindungi hak kedua pihak. Dokumen ini menjadi referensi sah ketika melakukan proses balik nama, pengurusan sertifikat, atau dihadapkan pada PPAT.

Kwitansi yang lengkap dapat menghindari risiko sengketa atau penyangkalan pembayaran di kemudian hari. Biasanya kwitansi digunakan pada tahap awal transaksi, seperti uang muka, maupun saat pelunasan sebelum Akta Jual Beli (AJB) diterbitkan.

Bagian Utama Kwitansi Jual Beli Tanah

Kwitansi yang baik memuat informasi jelas dan tidak multitafsir agar aman secara hukum. Berikut adalah elemen penting yang harus dicantumkan:

1. Nomor Kwitansi

Memberi identifikasi unik agar setiap kwitansi dapat dilacak, terutama bila transaksi dilakukan bertahap atau menggunakan beberapa dokumen.

2. Tanggal Transaksi

Mencantumkan hari, bulan, dan tahun saat pembayaran dilakukan. Pastikan tanggal diisi lengkap agar kwitansi sah secara administratif.

3. Jumlah Uang

Ditulis dalam angka dan huruf untuk menghindari kesalahan atau manipulasi. Misalnya: Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

4. Nama Pihak Penerima Uang

Umumnya penjual. Tulis nama lengkap sesuai KTP agar dokumen resmi dan mengikat secara hukum.

5. Nama Pihak Pemberi Uang

Biasanya pembeli, ditulis lengkap sesuai identitas resmi.

6. Tujuan Pembayaran

Cantumkan keterangan rinci, misalnya: “Untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 300 m² di Desa Sukamaju, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, berdasarkan perjanjian jual beli tanggal 10 Maret 2026.”

7. Tanda Tangan Pihak Penerima

Harus ada, disertai nama terang di bawah tanda tangan untuk memastikan keabsahan dokumen.

8. Materai

Gunakan materai sesuai aturan yang berlaku, saat ini Rp10.000. Pastikan tanda tangan mengenai sebagian materai agar sah di mata hukum.

Kwitansi yang lengkap dan terstruktur seperti ini memudahkan bukti pembayaran tanah resmi dan mengurangi potensi masalah hukum di masa depan.

Cara Mengisi Kwitansi Jual Beli Tanah yang Benar

Kwintasi tanah yang diisi dengan tepat menjadi bukti pembayaran resmi dan bisa digunakan untuk proses balik nama atau pengurusan sertifikat. Berikut panduan versi Moladin Finance:

1. Gunakan Kwitansi Kosong atau Format Resmi

Kwitansi dapat diperoleh di toko alat tulis atau menggunakan template resmi yang bisa diunduh. Kertas dan format yang rapi membuat informasi mudah dibaca dan diterima oleh pihak ketiga, termasuk PPAT.

2. Tulis Tanggal Lengkap

Hari, bulan, dan tahun transaksi dicantumkan dengan jelas, misalnya: 23 Juli 2026. Tanggal ini menjadi acuan resmi saat verifikasi dokumen atau proses sertifikasi tanah.

3. Isi Nominal dalam Angka dan Huruf

Jumlah uang yang dibayarkan ditulis dalam angka dan huruf agar tidak menimbulkan salah tafsir. Contoh: Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika terjadi kesalahan, kwitansi baru lebih aman daripada koreksi di dokumen lama.

4. Isi Nama Penjual dan Pembeli

Identitas lengkap kedua belah pihak dicantumkan sesuai KTP atau dokumen resmi. Informasi ini memperkuat keabsahan kwitansi sebagai bukti transaksi.

5. Deskripsikan Objek Tanah

Informasi lengkap mengenai tanah dicantumkan, termasuk luas, lokasi, dan nomor sertifikat, misalnya SHM No. 5678/Desa Sukamaju, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Keterangan ini mempermudah verifikasi dokumen pertanahan.

6. Tandatangani dan Tempel Materai

Materai ditempel di bagian kanan bawah kwitansi, dengan tanda tangan mengenai sebagian materai. Penjual menandatangani dan mencantumkan nama terang untuk keabsahan hukum.

Kwitansi yang lengkap membantu mengurangi risiko sengketa di masa depan dan mempermudah bukti pembayaran tanah resmi.

Contoh Kwitansi Jual Beli Tanah Resmi 2026

Berbagai contoh kwitansi bisa dijadikan acuan agar transaksi tanah tercatat resmi dan aman, sekaligus mempermudah proses administrasi di kantor pertanahan.

1. Contoh Kwitansi Tanah 1

2. Contoh Kwitansi Tanah 2

3. Contoh Kwitansi Tanah 3

4. Contoh Kwitansi Tanah 4

5. Contoh Kwitansi Tanah 5

6. Contoh Kwitansi Tanah 6

7. Contoh Kwitansi Tanah 7

8. Contoh Kwitansi Tanah 8

9. Contoh Kwitansi Tanah 9

10. Contoh Kwitansi Tanah 10

Transaksi tanah lebih aman saat menggunakan kwitansi resmi sebagai bukti pembayaran. Dengan kwitansi jual beli tanah yang lengkap dan sah, proses jual beli tercatat jelas dan mengurangi risiko sengketa di kemudian hari.

Untuk kebutuhan dana tambahan tanpa harus menjual properti, layanan pinjaman jaminan properti dari Moladin Finance bisa dimanfaatkan.

Proses cepat, pencairan dana fleksibel hingga miliaran rupiah, dan agunan bisa berupa SHM, SHGB, atau SHMSRS, membuat impian finansial lebih mudah tercapai.

March 26, 2026 0 comment

Gaya Hidup

10 Jenis Sertifikat Tanah di Indonesia dan Perbedaannya

by Zihan Berliana Ram Ghani March 26, 2026

written by Zihan Berliana Ram Ghani

Status sertifikat tanah sering kali terlewat saat membeli properti. Perbedaan jenis sertifikat dapat memengaruhi hak kepemilikan, masa berlaku, hingga nilai jual aset ke depannya. Karena itu, memahami jenis sertifikat menjadi langkah awal sebelum melakukan transaksi.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis sertifikat tanah yang umum digunakan, mulai dari Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), hingga girik. Setiap jenis memiliki fungsi dan kekuatan hukum yang berbeda. Ada sertifikat yang memberikan hak penuh, ada juga yang hanya memberikan hak penggunaan dalam jangka waktu tertentu.

Selain itu, perbedaan status sertifikat juga dapat memengaruhi proses jual beli, pengajuan pembiayaan, hingga pengembangan properti. Berikut 10 jenis sertifikat tanah di Indonesia dan perbedaannya agar kamu bisa memilih properti dengan lebih tepat.

Jenis Sertifikat Tanah di Indonesia dan Dasar Hukumnya

Setiap jenis sertifikat tanah memiliki fungsi, kekuatan hukum, serta aturan yang berbeda. Berikut beberapa jenis sertifikat tanah di Indonesia beserta penjelasan dan dasar hukumnya.

1. Sertifikat Hak Milik (SHM)

SHM memberikan hak kepemilikan penuh atas tanah tanpa batas waktu. Pemilik dapat mewariskan, menjual, maupun menjadikan tanah sebagai jaminan pembiayaan. Status ini paling kuat dibandingkan jenis hak atas tanah lainnya sehingga banyak digunakan untuk kebutuhan hunian dan investasi jangka panjang.

Dasar hukum SHM diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 20 sampai Pasal 27 yang menjelaskan hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh.

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

SHGB memberi hak kepada pemegangnya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Hak ini memiliki jangka waktu tertentu, umumnya maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun serta diperbarui kembali sesuai ketentuan.

Pengaturan SHGB tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 35 sampai Pasal 40 dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

3. Sertifikat Hak Pakai (SHP)

Hak Pakai memberikan kewenangan menggunakan tanah negara atau tanah milik pihak lain untuk tujuan tertentu. Hak ini sering digunakan untuk fasilitas umum, kantor perwakilan, maupun hunian tertentu dengan masa berlaku terbatas.

Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 41 sampai Pasal 43 serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

4. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)

HGU digunakan untuk kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan dalam skala luas. Hak ini umumnya diberikan kepada badan usaha atau perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 28 sampai Pasal 34, HGU memiliki jangka waktu maksimal 35 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun, dan diperbarui kembali sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

5. Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL)

HPL diberikan kepada instansi pemerintah, BUMN, atau badan tertentu untuk mengelola tanah negara. Pemegang HPL dapat bekerja sama dengan pihak lain dengan memberikan hak turunan seperti SHGB di atas tanah tersebut.

Pengaturan mengenai HPL tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 serta ketentuan teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

6. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS)

SHMSRS digunakan sebagai bukti kepemilikan unit apartemen atau rumah susun. Sertifikat ini mencakup unit hunian serta bagian bersama dan tanah bersama dalam satu bangunan.

Dasar hukum SHMSRS diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.

7. Girik

Girik merupakan bukti pembayaran pajak tanah yang berasal dari sistem administrasi lama. Dokumen ini menunjukkan penguasaan tanah, namun belum termasuk sertifikat resmi kepemilikan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tanah girik perlu didaftarkan melalui proses pendaftaran tanah agar memperoleh sertifikat resmi seperti SHM.

8. Letter C

Letter C adalah catatan administrasi desa yang memuat riwayat penguasaan tanah secara turun-temurun. Dokumen ini biasanya tersimpan di kantor desa sebagai arsip.

Letter C belum memiliki kekuatan hukum setara sertifikat. Pendaftaran tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum.

9. Petok D

Petok D merupakan dokumen lama yang dahulu digunakan sebagai bukti pembayaran pajak tanah. Setelah sistem pertanahan modern berlaku, dokumen ini tidak lagi menjadi bukti kepemilikan yang kuat.

Perubahan tersebut terjadi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur sistem hak atas tanah secara nasional.

10. Hak Ulayat Masyarakat Adat

Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang dikuasai masyarakat hukum adat secara turun-temurun. Tanah tersebut digunakan sesuai aturan adat yang berlaku di wilayah setempat.

Pengakuan hak ulayat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 3 serta diperkuat melalui berbagai regulasi turunan terkait pengakuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Kepemilikan properti bersertifikat membuka peluang finansial sekaligus memberi kepastian hukum. Dengan status yang jelas, tanah, rumah, ruko, atau apartemen bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan investasi maupun pengajuan pembiayaan.

Moladin Finance menyediakan layanan pinjaman jaminan properti yang fleksibel, memungkinkan kamu menggunakan aset bersertifikat sebagai agunan untuk mendapatkan dana tambahan. Produk ini mencakup berbagai jenis properti, seperti rumah, apartemen, ruko, kantor, atau kos/kontrakan, dengan dokumen jaminan yang sah seperti SHM, SHGB, dan SHMSRS.

Proses pengajuan di Moladin Finance dibuat cepat dan mudah melalui enam langkah: mulai dari pengisian form, konsultasi nominal dan skema angsuran, penilaian aset, proses administrasi, akad pembiayaan, hingga pencairan dana langsung ke rekening.

Tenor pinjaman dapat disesuaikan hingga 5 tahun, dan pemilik bisa menjaminkan lebih dari satu properti sekaligus. Semua layanan ini diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga aman, terpercaya, dan transparan bagi kebutuhan modal usaha, multiguna, atau investasi pribadi.

March 26, 2026 0 comment

Gaya Hidup

Apa Itu SHGB? Pengertian, Cara Mengurus, dan Perbedaan dengan SHM

by Zihan Berliana Ram Ghani March 26, 2026

written by Zihan Berliana Ram Ghani

Saat membeli rumah, apartemen, atau properti lainnya, kamu akan menemukan beberapa jenis sertifikat tanah, salah satunya SHGB. Istilah ini cukup umum digunakan, tetapi masih banyak yang belum memahami arti dan perbedaannya dengan sertifikat lain seperti SHM. Padahal, jenis sertifikat sangat berpengaruh pada status kepemilikan dan hak atas properti yang dibeli.

SHGB memiliki ketentuan tertentu terkait masa berlaku, perpanjangan, hingga hak penggunaan tanah. Karena itu, penting untuk memahami detailnya sebelum melakukan transaksi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Simak pengertian SHGB, cara mengurusnya, masa berlaku, serta perbedaannya dengan SHM agar tidak salah saat membeli properti.

Pengertian SHGB

Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri.

Tanah tersebut dapat berupa tanah negara, tanah dengan hak pengelolaan, atau tanah milik pihak lain. Hak ini diberikan dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak bersifat permanen seperti Sertifikat Hak Milik.

Dalam ketentuannya, pemegang SHGB hanya memiliki bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, sementara hak atas tanah tetap berada pada pemiliknya. Oleh karena itu, masa berlaku menjadi aspek penting dalam SHGB.

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, jangka waktu awal SHGB maksimal 30 tahun, dapat diperpanjang hingga 20 tahun, dan masih memungkinkan untuk diperbarui kembali maksimal 30 tahun.

SHGB dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia maupun badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Status ini umum digunakan pada berbagai jenis properti, seperti rumah di kawasan perumahan, ruko, apartemen, hingga bangunan komersial yang dikembangkan developer.

Selama masa berlakunya masih aktif, SHGB dapat dialihkan melalui jual beli, diwariskan, atau dijadikan jaminan pembiayaan. Untuk rumah tinggal, status SHGB juga dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik apabila memenuhi persyaratan yang berlaku di Kantor Pertanahan.

Apa Perbedaan SHM dan SHGB?

cara-membuat-sertifikat-tanah-Moladin — Foto: Dekoruma

SHGB dan SHM merupakan dua jenis sertifikat tanah yang paling sering ditemui dalam transaksi properti. Keduanya sama-sama diakui secara hukum, tetapi memiliki perbedaan mendasar dari sisi kepemilikan, masa berlaku, hingga nilai investasi.

1. Status Kepemilikan

Sertifikat Hak Milik memberikan hak penuh atas tanah sekaligus bangunan yang berdiri di atasnya. Pemilik memiliki kontrol sepenuhnya tanpa batasan tertentu.

Sebaliknya, Sertifikat Hak Guna Bangunan hanya memberikan hak untuk menggunakan tanah dan mendirikan bangunan. Kepemilikan tanah tetap berada pada negara atau pihak lain yang memiliki hak atas lahan tersebut.

2. Jangka Waktu Kepemilikan

SHM berlaku tanpa batas waktu selama kepemilikan tidak dialihkan. Status ini menjadi bentuk hak atas tanah paling kuat.

SHGB memiliki masa berlaku tertentu, umumnya diberikan hingga 30 tahun. Setelah itu, pemegang hak perlu melakukan perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Kewajiban Perpanjangan

Pemilik SHM tidak perlu memperpanjang masa berlaku karena haknya bersifat permanen.

Pada SHGB, perpanjangan wajib dilakukan sebelum masa berlaku habis agar hak atas bangunan tetap sah secara hukum.

4. Nilai Properti

Properti dengan status SHM biasanya memiliki nilai lebih tinggi karena kepemilikan bersifat penuh dan permanen.

Properti berstatus SHGB cenderung memiliki harga lebih terjangkau, terutama jika masa berlakunya sudah mendekati habis.

5. Pihak yang Dapat Memiliki

SHM umumnya hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia secara perorangan.

SHGB dapat dimiliki oleh individu WNI maupun badan hukum seperti perusahaan atau pengembang.

6. Penggunaan sebagai Agunan

Baik SHM maupun SHGB dapat dijadikan jaminan pembiayaan di bank atau lembaga keuangan selama dokumen masih aktif dan sah secara hukum.

Tabel Perbedaan SHGB dan SHM

Aspek	SHM (Sertifikat Hak Milik)	SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan)
Status kepemilikan	Hak penuh atas tanah dan bangunan	Hak atas bangunan, tanah milik pihak lain
Jangka waktu	Tidak terbatas	Terbatas (umumnya 30 tahun)
Perpanjangan	Tidak perlu	Perlu diperpanjang
Nilai properti	Cenderung lebih tinggi	Umumnya lebih terjangkau
Pihak pemegang	WNI perorangan	WNI atau badan hukum
Agunan kredit	Bisa dijadikan jaminan	Bisa dijadikan jaminan

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa SHM memberikan kepastian kepemilikan yang lebih kuat, sedangkan SHGB tetap aman digunakan selama masa berlakunya masih aktif dan dikelola dengan baik.

Cara Mengurus SHGB

Pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dilakukan melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah. Prosesnya mencakup beberapa tahapan administratif hingga sertifikat diterbitkan secara resmi.

1. Menyiapkan Dokumen Persyaratan

Langkah pertama adalah menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai dasar permohonan. Beberapa berkas yang umumnya diminta meliputi:

Fotokopi identitas pemohon
Bukti penguasaan atau kepemilikan tanah seperti girik atau sertifikat
Surat kavling atau bukti pembagian lahan
Bukti pelepasan hak atas tanah
Akta dari PPAT atau akta pelepasan hak
Surat ukur atau gambar situasi tanah
Putusan pengadilan (jika ada)
Dokumen perizinan bangunan seperti IMB atau PBG (jika tersedia)

Setelah dokumen lengkap, pemohon membuat surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan setempat.

2. Mengajukan Permohonan ke Kantor Pertanahan

Pemohon kemudian menyerahkan seluruh berkas ke Kantor Pertanahan sesuai wilayah tanah berada. Petugas akan memeriksa kelengkapan administrasi serta menilai data fisik dan data yuridis dari tanah yang diajukan.

3. Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah

Jika dokumen dinyatakan memenuhi syarat, petugas akan melakukan pemeriksaan lapangan. Apabila belum ada surat ukur, proses pengukuran tanah akan dilakukan terlebih dahulu. Hasilnya dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah.

4. Penerbitan Keputusan Pemberian Hak

Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, Kantor Pertanahan akan mengeluarkan keputusan pemberian Hak Guna Bangunan. Pada tahap ini, pemohon biasanya diminta membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat

Tahap terakhir adalah pembukuan hak ke dalam buku tanah. Setelah itu, sertifikat SHGB diterbitkan dan dapat diambil oleh pemohon sebagai bukti resmi hak guna bangunan atas tanah tersebut.

Apa Kewajiban Pemilik Sertifikat HGB?

Pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi selama masa berlakunya. Kewajiban ini berkaitan penggunaan tanah, pembayaran biaya, hingga pengembalian hak saat masa berlaku berakhir.

1. Membayar Biaya yang Ditetapkan

Pemilik HGB wajib membayar uang pemasukan kepada negara. Besaran biaya tercantum dalam keputusan pemberian hak dan biasanya dibayarkan saat penerbitan atau perpanjangan HGB.

2. Menggunakan Tanah Sesuai Peruntukan

Tanah berstatus HGB harus dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian hak, misalnya untuk hunian atau kegiatan usaha. Penggunaan di luar ketentuan berpotensi menimbulkan sanksi administratif.

3. Menjaga dan Memelihara Tanah serta Bangunan

Pemegang HGB bertanggung jawab menjaga kondisi tanah dan bangunan agar tetap terawat. Kelestarian lingkungan sekitar juga perlu diperhatikan selama pemanfaatan lahan berlangsung.

4. Mengurus Perpanjangan Sebelum Masa Berlaku Habis

HGB memiliki batas waktu tertentu. Pemilik perlu mengajukan perpanjangan atau pembaruan sebelum masa berlaku berakhir agar status hak tetap sah.

5. Menyerahkan Kembali Tanah Setelah Hak Berakhir

Jika masa berlaku habis dan tidak diperpanjang, pemegang HGB wajib mengembalikan tanah kepada negara, pemegang Hak Pengelolaan, atau pemilik hak milik sesuai status awalnya.

6. Mengurus Administrasi Setelah Masa Berlaku Berakhir

Sertifikat HGB yang sudah kedaluwarsa perlu diserahkan ke Kantor Pertanahan sebagai bagian dari penataan administrasi pertanahan.

Biaya Perpanjangan Hak Guna Bangunan

Perhitungan biaya perpanjangan Hak Guna Bangunan mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pertanahan. Saat ini, tarif layanan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Besaran biaya perpanjangan HGB tidak bersifat tunggal karena dihitung berdasarkan beberapa komponen, seperti nilai tanah, luas bidang, serta jenis layanan yang diberikan. Dalam praktiknya, perhitungan uang pemasukan HGB masih menggunakan pendekatan formula berikut:

(Jangka waktu perpanjangan / 30 tahun) × 1% × (Nilai Perolehan Tanah – NPT Tidak Kena Uang Pemasukan) × 50%

Contoh Perhitungan Biaya Perpanjangan HGB

Sebagai ilustrasi, misalnya pemilik tanah memperoleh perpanjangan HGB selama 12 tahun. Nilai Perolehan Tanah (NPT) setelah dikurangi NPT Tidak Kena Uang Pemasukan sebesar Rp540.000.000.

Langkah perhitungan:

Hitung persentase masa perpanjangan
12 / 30 × 1% = 0,004
Kalikan hasil tersebut ke nilai tanah
0,004 × 540.000.000 = 2.160.000
Kalikan lagi sebesar 50%
2.160.000 × 50% = Rp1.080.000

Berdasarkan simulasi tersebut, estimasi biaya perpanjangan HGB sekitar Rp1.080.000. Besaran biaya dapat berbeda pada setiap kasus karena dipengaruhi nilai tanah, luas bidang, serta layanan administrasi lain yang dikenakan sesuai ketentuan PNBP yang berlaku.

Kelebihan SHGB

Status SHGB memiliki sejumlah keuntungan yang membuatnya tetap diminati, terutama untuk kebutuhan investasi maupun hunian dengan anggaran terbatas.

1. Harga Properti Lebih Terjangkau

Properti berstatus SHGB biasanya ditawarkan dengan harga lebih rendah dibandingkan SHM. Kondisi ini membuatnya menarik bagi pembeli yang memiliki anggaran terbatas atau ingin masuk ke pasar properti lebih cepat.

2. Cocok untuk Investasi

SHGB sering digunakan untuk kebutuhan komersial seperti ruko, kantor, atau gudang. Status ini cukup ideal bagi investor yang fokus pada penggunaan jangka menengah.

3. Dapat Dijadikan Agunan

Sertifikat SHGB masih dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan di bank atau lembaga keuangan selama masa berlakunya masih aktif.

4. Bisa Ditingkatkan Menjadi SHM

Pada beberapa kondisi, terutama untuk rumah tinggal, status SHGB dapat ditingkatkan menjadi SHM setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

5. Fleksibel untuk Badan Hukum

SHGB dapat dimiliki oleh badan hukum seperti perusahaan atau developer sehingga banyak digunakan dalam pengembangan kawasan perumahan atau komersial.

Kekurangan SHGB

Di sisi lain, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih properti berstatus SHGB.

1. Masa Berlaku Terbatas

SHGB memiliki jangka waktu tertentu, umumnya maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang. Setelah masa berlaku habis, pemilik harus mengurus perpanjangan.

2. Ada Biaya Perpanjangan

Perpanjangan HGB memerlukan biaya tambahan yang besarannya bergantung pada nilai tanah dan ketentuan yang berlaku.

3. Nilai Properti Bisa Menurun

Menjelang masa berlaku habis, harga properti SHGB cenderung turun karena pembeli mempertimbangkan biaya perpanjangan.

4. Kepemilikan Tanah Tidak Penuh

Pemegang SHGB hanya memiliki hak atas bangunan dan penggunaan tanah. Hak atas tanah tetap berada pada negara atau pemilik hak sebelumnya.

Pemahaman mengenai SHGB membantu menentukan pilihan properti yang sesuai, baik untuk hunian maupun investasi. Status sertifikat ini juga tetap memiliki nilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan sebagai jaminan pembiayaan.

Pinjaman jaminan properti dari Moladin Finance dapat menjadi solusi bagi kamu yang membutuhkan dana tambahan tanpa harus menjual aset. Proses pengajuan relatif cepat, persyaratan fleksibel, dan dana dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti modal usaha, renovasi rumah, atau kebutuhan finansial lainnya.

March 26, 2026 0 comment

Gaya Hidup

KPR Sudah Lunas? Ini Cara Urus Roya Sertifikat Tanah dengan Mudah

by Zihan Berliana Ram Ghani March 26, 2026

written by Zihan Berliana Ram Ghani

KPR yang sudah lunas bukan berarti urusan administrasi selesai begitu saja. Setelah seluruh cicilan dibayar, masih ada satu langkah penting yang perlu dilakukan, yaitu mengurus roya sertifikat tanah. Proses ini bertujuan untuk menghapus catatan hak tanggungan dari bank pada sertifikat, sehingga status kepemilikan properti menjadi sepenuhnya atas nama kamu tanpa beban pinjaman.

Tanpa proses roya, sertifikat tanah masih tercatat sebagai jaminan di lembaga pembiayaan, meskipun utang sudah dilunasi. Oleh karena itu, kamu perlu untuk segera mengurus roya sertifikat tanah agar tidak menimbulkan kendala saat ingin menjual, mengalihkan, atau menjaminkan kembali properti di kemudian hari.

Berikut cara urus roya sertifikat tanah dengan mudah, lengkap dengan syarat, biaya, dan langkah pengajuannya.

Apa itu Roya Sertifikat Tanah?

Roya merupakan proses penghapusan catatan Hak Tanggungan pada sertifikat dan buku tanah setelah kewajiban kredit telah diselesaikan.

Melalui proses ini, properti yang sebelumnya dijadikan agunan pinjaman tidak lagi memiliki beban hukum, sehingga kepemilikan kembali sepenuhnya berada di tangan pemilik sah.

Ketentuan mengenai roya diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Aturan tersebut menjelaskan bahwa setelah Hak Tanggungan dinyatakan berakhir, Kantor Pertanahan akan mencoret catatan Hak Tanggungan pada buku tanah maupun sertifikat terkait.

Aturan ini menegaskan bahwa setelah utang dilunasi, status jaminan harus dihapus secara administratif oleh Kantor Pertanahan. Dengan demikian, sertifikat tanah menjadi bersih dari beban pinjaman dan dapat digunakan kembali tanpa hambatan hukum.

Sebelum mengajukan roya, kamu perlu menyiapkan sejumlah dokumen sebagai bukti bahwa pinjaman sudah lunas dan Hak Tanggungan dapat dihapus dari sertifikat. Kelengkapan berkas membantu proses di Kantor Pertanahan berjalan lebih cepat dan meminimalkan revisi data.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Melansir laman SIPPN PANRB, berikut persyaratan umum untuk mengurus roya sertifikat tanah:

Formulir permohonan roya yang telah diisi dan ditandatangani di atas materai
Sertifikat hak atas tanah asli yang masih memuat catatan Hak Tanggungan
Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) asli
Surat roya atau surat keterangan lunas dari bank atau lembaga pembiayaan
Fotokopi identitas pemohon seperti KTP dan Kartu Keluarga
Surat kuasa apabila pengurusan diwakilkan
Fotokopi identitas debitur dan kreditur (jika diperlukan)
Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
Fotokopi NPWP (opsional sesuai ketentuan kantor pertanahan)

Petugas biasanya juga akan meminta informasi terkait lokasi serta luas bidang tanah untuk mencocokkan data administrasi. Kelengkapan dokumen sejak awal membantu proses roya lebih efisien dan sertifikat dapat kembali bersih dari beban pinjaman.

Cara Mengurus Roya Hak Tanggungan

Setelah pinjaman lunas, proses roya perlu segera dilakukan agar catatan Hak Tanggungan pada sertifikat dapat dihapus. Pengajuan dilakukan melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi properti.

1. Siapkan Dokumen Persyaratan

Pastikan seluruh berkas seperti sertifikat tanah, Sertifikat Hak Tanggungan, dan surat keterangan lunas dari bank sudah tersedia. Kelengkapan dokumen akan mempercepat proses administrasi.

2. Ajukan Permohonan ke Kantor Pertanahan

Datang ke Kantor Pertanahan setempat, kemudian ambil nomor antrean untuk layanan penghapusan Hak Tanggungan. Permohonan diajukan langsung oleh pemilik atau kuasa.

3. Serahkan Berkas ke Petugas Loket

Dokumen yang telah disiapkan diserahkan kepada petugas. Petugas akan melakukan pengecekan awal terhadap kelengkapan administrasi.

4. Verifikasi dan Pemeriksaan Dokumen

Petugas Kantor Pertanahan meneliti kesesuaian data pada sertifikat, surat lunas, dan identitas pemohon. Jika ada kekurangan, pemohon diminta melengkapinya.

5. Pembayaran Biaya Administrasi

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pemohon akan diminta membayar biaya pencoretan Hak Tanggungan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Proses Pencoretan Hak Tanggungan

Kantor Pertanahan melakukan pencoretan catatan Hak Tanggungan pada buku tanah dan sertifikat. Tahapan ini menjadi inti dari proses roya.

7. Ambil Sertifikat yang Sudah Bersih

Setelah proses selesai, sertifikat tanah dapat diambil di loket pelayanan. Sertifikat tersebut sudah tidak lagi memuat beban pinjaman dan siap digunakan untuk keperluan lain.

Biaya Roya Hak Tanggungan

Pengajuan roya dikenakan biaya administrasi yang relatif terjangkau. Untuk setiap sertifikat hak atas tanah, tarif yang dibebankan umumnya sekitar Rp50.000 sesuai ketentuan layanan pertanahan yang berlaku.

Selain biaya tersebut, pemohon biasanya tidak dikenakan pungutan tambahan selama proses dilakukan langsung di Kantor Pertanahan. Namun, apabila menggunakan jasa kuasa atau notaris, bisa saja terdapat biaya layanan tambahan sesuai kesepakatan.

Lama Proses Roya

Waktu penyelesaian roya biasanya tidak terlalu lama. Dalam kondisi dokumen lengkap dan tidak ada kendala administratif, proses pencoretan Hak Tanggungan umumnya selesai dalam waktu sekitar 5 hari kerja. Setelah itu, sertifikat yang telah dibersihkan dari catatan jaminan dapat diambil di loket pelayanan.

Pentingnya Mengurus Roya Sertifikat Tanah

Mengurus roya setelah KPR lunas merupakan langkah penting untuk memastikan status kepemilikan properti benar-benar bersih secara hukum. Tanpa proses ini, sertifikat masih tercatat sebagai jaminan meskipun utang sudah dilunasi.

Berikut beberapa alasan mengapa roya sertifikat tanah perlu segera dilakukan:

1. Menghapus Beban Hak Tanggungan

Roya berfungsi mencoret catatan Hak Tanggungan pada sertifikat. Setelah proses selesai, properti tidak lagi terikat sebagai jaminan pinjaman.

2. Mempermudah Jual Beli Properti

Sertifikat yang masih memiliki catatan Hak Tanggungan dapat menyulitkan transaksi. Pembeli biasanya meminta sertifikat dalam kondisi bersih sebelum proses jual beli dilakukan.

3. Memudahkan Pengajuan Pinjaman Baru

Properti yang sudah diroya bisa digunakan kembali sebagai jaminan pembiayaan. Tanpa roya, proses pengajuan kredit baru berpotensi tertunda.

4. Memberikan Kepastian Hukum Kepemilikan

Status kepemilikan menjadi lebih jelas karena tidak ada lagi keterikatan dengan pihak kreditur. Hal ini penting untuk keamanan aset jangka panjang.

5. Menghindari Kendala Administratif di Masa Depan

Proses seperti balik nama, pemecahan sertifikat, atau pengalihan hak dapat terhambat jika catatan Hak Tanggungan belum dihapus.

Mengurus roya setelah KPR lunas penting dilakukan agar sertifikat rumah benar-benar bebas dari catatan Hak Tanggungan. Status kepemilikan yang bersih memudahkan berbagai kebutuhan di masa depan, mulai dari jual beli, balik nama, hingga pengajuan pembiayaan baru.

Kebutuhan dana sering muncul setelah sertifikat kembali bersih, misalnya untuk renovasi rumah, modal usaha, atau keperluan mendesak lainnya. Moladin Finance menyediakan layanan pembiayaan jaminan properti yang bisa menjadi solusi dengan proses cepat dan fleksibel. Properti seperti rumah, ruko, apartemen, hingga kantor dapat dijadikan agunan dengan pilihan tenor yang dapat disesuaikan.

Proses pengajuan juga cukup mudah, mulai dari pengisian formulir, penilaian aset, hingga pencairan dana ke rekening. Plafon pembiayaan mencapai miliaran rupiah dan diawasi langsung oleh OJK sehingga lebih aman dan terpercaya.Setelah sertifikat bebas dari beban pinjaman, kamu bisa memanfaatkan aset properti tersebut untuk membuka peluang finansial baru melalui pembiayaan jaminan properti dari Moladin Finance.

March 26, 2026 0 comment

Newer Posts

Older Posts